Danantara Dapat Diawasi KPK dan Diaudit BPK, Rosan: Tidak Ada yang Kebal Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dipastikan tidak kebal hukum dan dapat diawasi oleh berbagai lembaga pengawas negara.

Hal ini ditegaskan Kepala BPI Danantara, Rosan P. Roeslani dalam jumpa pers seusai peresmian lembaga tersebut di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," tegas Rosan dilansir dari Antara.

Rosan juga menyatakan, BPK dapat mengaudit Danantara, khususnya terkait penggunaan APBN untuk program kewajiban layanan publik (PSO).

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," jelasnya.

Baca Juga: Luncurkan 'Superholding' BUMN Danantara, Presiden Prabowo: Banyak yang Masih Ragu, Wajar

Dalam pengelolaannya, Danantara menerapkan sistem pengawasan berlapis.

Rosan menjelaskan, struktur organisasi yang meliputi Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, Oversight Committee, Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Etik untuk memastikan pengelolaan yang baik dan benar.

Sebagai Kepala BPI Danantara, Rosan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggung jawabannya kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Untuk mendukung operasional, Pandu Sjahrir ditunjuk sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO).

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas dengan Muliaman Hadad sebagai wakilnya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota.

Baca Juga: Mekanisme & Pengawasan Danantara: Konsolidasi 7 BUMN dengan Aset Triliunan, Bagaimana Minim Konflik?

Dewan Penasihat BPI Danantara diisi oleh dua mantan presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Sedangkan Komite Pengawas terdiri dari berbagai lembaga negara termasuk BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.