Pakar Pendidikan Beri Catatan Kritis kepada Pemerintah untuk Pemerataan Mutu Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pakar Pendidikan sekaligus Wakil Rektor IV Universitas Negeri Surabaya (UNSA) Martadi memberikan catatan kritis kepada pemerintah untuk bisa melakukan pemerataan mutu pendidikan setiap tahunnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Martadi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (31/1/2025).

“Ada PR yang lebih substansial untuk bisa menyelesaikan masalah pemerataan mutu ini. Pertama, oke di awal kita akan melakukan pembatasan penerimaan siswa baru melalui empat jalur itu. Tetapi yang tidak kalah penting, kita harus by design sekolah-sekolah itu dikapasitasi dan dirancang setiap tahun akan ada sekolah yang bermutu, didampingi dengan baik,” kata Martadi.

Baca Juga: Pakar Pendidikan: Perubahan PPDB Jadi SPMB Belum Sentuh Akar Permasalahan

“Karena tidak akan mungkin kita membuat sekolah bermutu hanya kemudian membatasi inputnya saja, tidak akan mungkin,” lanjutnya.

Kedua, sambung Martadi, perlu mapping atau pemetaan sekolah di setiap daerah apakah SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Sebab menurutnya, ada beberapa kota, wilayah, atau daerah yang jumlah penduduknya padat, tetapi sekolah negerinya hanya satu dan sebaliknya.

“Butuh pemerataan hingga nanti akan diketahui mana wilayah-wilayah yang perlu sekolah baru, mana sekolah-sekolah yang perlu di-regrouping karena memang sekolah ini tidak cukup murid yang masuk di sana,” kata Martadi.

Baca Juga: WALHI ke Presiden Prabowo: Jangan Mau Ditipu, Segera Bentuk Satgas Kasus Pagar Laut Tangerang

“Sehingga zonasi atau domisili itu adalah strategi bagian dari pengembangan kota, city planning, karena kota itu dinamis, pertumbuhan penduduk bergeser dan sebagainya. Jadi nggak bisa hanya kita mendasarkan pada sekolah yang ada kemudian tidak mengembangkan,” lanjutnya.