KKB Mudah Dapatkan Senjata Api untuk Lawan TNI-Polri, Ternyata Beli Pakai Uang Program Dana Desa

JAYAPURA, KOMPAS TV - Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, menyebut penyaluran dana desa ke daerah-daerah sangat riskan. Pasalnya, dalam penggunaannya kerap disalahgunakan.

Di wilayahnya Kabupaten Intan Jaya, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ternyata malah digunakan buat beli senjata api oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Natalis Tabuni mengungkapkan modus KKB untuk mendapatkan dana desa tersebut, lalu disalahgunakan peruntukkannya.

Baca Juga: Mahfud: Yang Minta Aparat Ditarik dari Papua Itu KKB, Bukan Masyarakat

Menurut Natalis, KKB kerap meminta sebagian dari dana desa untuk dipakai membeli senpi.

Kelompok bersenjata tersebut tak segan-segan mengancam kepala kampung atau sekretaris kampung untuk mendapatkan sebagian dana desa itu.

Menurut dia, KKB kerap memanfaatkan situasi tersebut karena selama ini pemerintah daerah tak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap dana tersebut.

Tapi akibatnya sangat fatal. Karena sebab itu, KKB dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli senjata api menggunakan uang dari program dana desa tersebut.

Baca Juga: Ini Jenis Senjata Api yang Dijual Oknum Anggota Polisi ke KKB Papua

“Jadi, setelah pencairan dana desa, mereka (KKB) sudah tahu dan menunggu di perkampungan. Ketika dalam perjalanan bertemu dengan mereka (perangkat desa), di situlah mereka meminta sebagian dana desa," kata Natalis di Jayapura, pada Rabu (4/11/2020).

"Kalau tidak diberikan akan diancam. KKB berani karena mereka memegang senjata. Inilah yang terjadi."

Karena itu, Natalis Tabuni mengatakan, agar ke depannya dana desa dapat dikontrol oleh pemerintah daerah agar tidak ada dana yang disalahgunakan.

Selain itu, Natalis juga mengingatkan agar pengawasan terkait peredaran senjata api di Kabupaten Intan Jaya juga perlu ditingkatkan.

Baca Juga: Markas KKB di Distrik Sugapa Digerebek Tim Gabungan TNI-Polri

Menurutnya, jika peredaran senjata api di Intan Jaya diperketat, maka sekali pun KKB memiliki uang tidak akan bisa membeli senjata api karena barangnya tidak ada di pasaran.

“Pengelolaan dana desa perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat, di samping itu juga kita pertegas pengawasan peredaran senjata masuk ke Intan Jaya," ucap Natalis.

"Jadi, walaupun orang memiliki uang yang cukup banyak, tapi kalau tidak ada yang menyediakan senjata pasti tidak akan dibeli."

Baca Juga: Baku Tembak di Intan Jaya Tewaskan 1 Anggota KKB, Bocah 6 Tahun Kena Peluru Rekoset

Begitu juga dengan peredaran peluru yang juga mesti diperketat. Menurutnya, jika peluru sudah habis, maka senjata api yang dimiliki KKB tidak bisa berfungsi.

Dia menambahkan, sejauh ini pihak kepolisian sudah melaksanakan langkah dengan baik dalam memutus peredaran senjata api di Intan Jaya.

Ia berharap, situasi di Intan Jaya bisa terus kondusif. Aktivitas bisa berjalan normal seperti biasa.

Baca Juga: Polri Pastikan Senjata yang Dijual Oknum Brimob ke KKB Bukan Milik Negara