Anggota DPD Mamberob Yoshepus Ruma: Pemerintah Perjelas Pihak yang Disebut Teroris di Papua

MANOKWARI, KOMPAS.TV - Anggota DPD RI dari dapil Papua Barat, Mamberob Yoshepus Rumakiek meminta pemerintah memperjelas deskripsi pihak yang menerima label ‘teroris’ di Papua.

Menurut Mamberob, deskripsi jelas di Papua ini penting untuk membedakan masyarakat sipil dari kelompok teroris itu.

“Terkait penetapan status teroris untuk kelompok bersenjata, kami meminta secara tegas pemerintah memberi penjelasan secara detail, secara baik soal siapa saja atau bagaimana bisa membedakan yang dimaksud dengan teroris, yang kriminal, dan masyarakat sipil,” ujar Mamberob dalam diskusi bertajuk “Stop Pelanggaran-Pelanggaran HAM, Papua Damai”, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: Solusi Konflik Papua, Komnas HAM Sebut Presiden Jokowi sampai Panglima TNI Setuju Jalan Damai

Ia menyatakan, dirinya dan sejumlah anggota parlemen di Papua dan Papua Barat juga mendukung pemerintah dalam hal pembangunan.

“Kami bersama-sama sejak Reformasi sampai hari ini terus berusaha mengupayakan pembangunan di tanah Papua dengan baik dan damai dan memberikan kesejahteraan bagi orang Papua,” kata Mamberob.

Akan tetapi, upaya ini terhalangi kontak tembak antara aparat TNI dengan kelompok separatis bersenjata.

“Situasi keamanan yang terus terjadi sampai hari ini mengganggu proses pembangunan itu. Kelompok-kelompok yang terus melakukan kontak tembak bersenjata masih terjadi di wilayah pegunungan Provinsi Papua,” imbuhnya.

Mamberob mengatakan, pendekatan keamanan pemerintah selama ini gagal menyelesaikan konflik sehingga menghambat upaya menyejahterakan warga Papua.

“Dari saya masih kecil sampai hari ini saya jadi anggota parlemen, kelompok bersenjata selalu ada di tanah Papua tidak bisa selesai. Dari Papua berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) hingga hari ini tidak juga selesai. Malah eskalasi kekerasan meningkat dengan terjadinya kontak tembak antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan,” ujar Mamberob.

Baca Juga: Trauma Masyarakat Papua pada Aparat, Anggota DPD: Korban Paling Banyak Warga Sipil

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga mendesak pemerintah menerapkan pendekatan kemanusiaan untuk penyelesaian konflik di Papua.

“Kalau kita lihat pendekatan keamanan selama ini tidak menunjukkan penurunan ekskalasi perlawanan maupun ekskalasi kekerasan,” kata Taufan.

Taufan menyinggung soal penyelesaian konflik di Aceh sebagai contoh.

“Ambil contoh Aceh. Kalau menyinggung konflik, Aceh itu lebih lama sejak 1950. DI/TTI kemudian Gerakan Aceh Merdeka. Toh akhirnya itu selesainya di meja perundingan, bukan di pucuk senjata,” tutur Taufan.

Sementara, Pater Bernadus Bofitwos Baru, pemuka agama di Papua Barat, meminta masyarakat lebih teliti memahami konflik di Papua.

Baca Juga: Status KKB Jadi Teroris, Yenny Wahid: Jangan Geser Fokus Menyejahterakan Papua

Menurut Bernadus, orang Papua selama ini merasa takut membicarakan haknya saat aparat mendirikan Koramil dan Kodim baru.

“Salah satu penyebab ada konflik di Intan Jaya itu adalah soal (proyek tambang emas) Blok Wabu. Jadi apakah memang murni ada kekerasan karena kelompok TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka) itu? Ataukah ada kepentingan karena proses eksplorasi Blok Wabu yang sudah menjadi eksekusi pihak pemerintah?” ujar Bernadus.

“Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai teroris ini. Sebenarnya kelompok mana yang teroris? Kasus-kasus dasarnya dari mana sehingga memuncak kepada rentetan kekerasan, pembunuhan,” tambahnya.