Ditinggal Warganya Berdemo ke Kantor Gubernur NTB terkait Polemik Lahan, Gili Trawangan Lengang

Senada dengan Julianda, pelayanan pengangkutan penumpang penyeberangan menggunakan kapal, baik dari Lombok atau Bali, juga tetap berlangsung seperti biasa. 

Sebelumnya, terkait dengan adanya imbauan tak melakukan aktivitas, sejumlah lembaga dan organisasi menyatakan akan tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

“Kami akan tetap melayani pengangkutan penumpang. Sebagai pelaut, kami tunduk terhadap imbauan Dirjen Perhubungan Laut dan jajarannya di daerah,” tutur Ketua Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) I Wayan Sudana saat dihubungi Kompas.tv, Selasa (14/3).

Baca Juga: Gagal Pasang Plang Hak Milik di Gili Trawangan karena Ditolak Warga, Pemprov NTB: Ini Perintah KPK

Pernyataan serupa juga diungkap oleh Koperasi Karya Bahari yang menaungi jasa angkutan penumpang rute Pelabuhan Bangsal di Lombok ke wilayah tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air).

“(Kami) tidak ada kaitan dengan (imbauan) itu. Koperasi (Karya Bahari) cuma angkut penumpang yang mau nyebrang. Kami tetap beroperasi,” ujar Ketua Koperasi Karya Bahari Sabarudin dalam pesan tertulis pada Kompas.tv, Selasa (14/3). 

Adapun aksi demonstrasi yang akan dilakukan warga Gili Trawangan pada Rabu (15/3) hari ini terkait polemik lahan seluas 75 ha eks lahan kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah yang telah putus kontrak dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Pemprov NTB kini tengah melakukan penataan dan penertiban aset di lahan itu untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola aset sesuai amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Sejak Rabu pagi sekira pukul 7 WITA, ratusan warga Gili Trawangan menyeberang menuju Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara menggunakan tak kurang dari empat unit perahu kayu. Dari Bangsal, warga bertolak menuju ke kantor Gubernur NTB untuk menyuarakan aspirasi mereka.