Mendagri Tegaskan Negara Jamin Kebebasan Beragama Warganya, tapi Terkadang Teknisnya Bermasalah

BOGOR, KOMPAS.TV – Negara menjamin setiap warganya untuk memeluk agama dan menjalankannya, namun terkadang teknis pelaksanaannya bemasalah.

Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat memberi sambutan pada cara peresmian Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat, Minggu (9/4/2023).

Menurut Tito, Undang-undang sudah menentukan dan menjamin kebebasan warga untuk memeluk dan menjalankan agamanya.

"Dalam konstitusi, Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan keperacayaannya itu. Ini adalah jaminan dari negara,” tutur mantan Kapolri itu.

“Persoalannya adalah yang dijamin adalah untuk memeluk agama dan menjalankannya. Teknis menjalankannya ini yang kadang-kadang jadi masalah,” lanjut Tito.

Oleh sebab itu, kemudian diterbitkanlah Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006, yang salah satunya mengatur tentang kerukunan hidup beragama, termasuk pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Baca Juga: Hadiri Peresmian Gereja Yasmin di Bogor, Mendagri Wacanakan Anggaran FKUB untuk Cegah Konflik

Namun, di Pasal 14 PBM tersebut, yang mengatur mengenai pendirian rumah ibadah, disyaratkan empat hal, yakni minimal 90 jemaah, harus ada dukungan 60 warga sekitar, rekomendasi FKUB, dan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di masing-masing derah.

Menurut Tito, daerah-daerah yang FKUBnya aktif, biasanya jarang terjadi konflik keagamaan.

“Pengalaman kami waktu jadi Kapolri, beberapa kali menangani konflik, biasanya FKUB-FKUB yang aktif, memang dia ada program, pertemuan bulanan,” tutur jenderal bintang empat purnawirawan Polri itu.

FKUB yang rajin melaksanakan pertemuan, kata Tito, dapat memecahkan masalah sebelum pecah menjadi konflik.

“Kalau mereka rajin melakukan pertemuan, biasanya selesai masalahnya. Tapi yang jarang ketemu, ya responsif. Begitu dia pecah baru kemudian dikumpulkan.”

Baca Juga: Banyak Persoalan Keagamaan, Menag Yaqut Usul Intervensi lewat Perpres FKUB Pusat

“Kuncinya ada pada kepala daerah yaitu menganggarkan (dana). Coba kita cek ke daerah-daerah, ada yang menganggarkan ada yang tidak menganggarkan,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, ia mewacanakan agar pemerintah menganggarkan dana untuk FKUB.

“Mungkin kami akan menekankan kembai, nanti Bapak Menko (Polhukam) kami laporkan, untuk FKUB agar dibiayai, dan mereka membuat program.” tandas Tito.