Pengamat Minta Pemprov DKI Tetapkan Status Bahaya pada Kondisi Udara di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan serius terkait kualitas udara yang semakin memburuk di Ibu Kota. 

Laporan dari situs pemantau kualitas udara, IQAir pada Minggu (13/8/2023) menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Menurut Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, langkah-langkah tegas harus segera diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk menetapkan status bahaya pada kondisi udara di Jakarta.

Baca Juga: Atasi Polusi di Jakarta, PJ Gubernur DKI Sebut Akan Tambah 100 Bus Listrik, Ampuh?

"Kondisi udara yang buruk dan suhu udara yang ekstrem, harusnya pemerintah DKI Jakarta menetapkan status berbahaya bagi kesehatan," kata Nirwono Yoga, Senin (14/8/2023).

Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam situasi darurat ini. Nirwono melanjutkan dengan mengusulkan tiga fokus utama dalam penanganan polusi tinggi di Jakarta.

Pertama, Nirwono merasa penting bagi Pemprov DKI untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. 

Baca Juga: Benarkah Paparan Polusi Udara Sama dengan Merokok? Ini Temuan Studi

Kemudian, ia menyarankan pembatasan kendaraan pribadi menuju pusat kota dan memperluas aturan ganjil-genap di seluruh wilayah Jabodetabek. Menurutnya, kebijakan ini harus berlaku untuk semua kendaraan pribadi, termasuk mobil dan motor dengan berbagai jenis bahan bakar.

“Berlaku untuk semua kendaraan pribadi, baik mobil dan motor, baik yang BBM fosil maupun listrik,” tegasnya, seperti dikutip dari Kompas.com.

Sebagai upaya untuk merampingkan lalu lintas dan mengurangi polusi, Nirwono juga mendorong penerapan sistem jalan berbayar elektronik, rekayasa lalu lintas yang lebih efektif seperti menutup u-turn, mengatur jalan satu arah selama jam sibuk, hingga memberantas parkir liar dan parkir tepi jalan.

Selanjutnya, Nirwono menyoroti pentingnya pembenahan tata ruang kota di wilayah Jabodetabek dengan memperkenalkan hunian vertikal yang terjangkau. 

Baca Juga: KLHK Bantah Polusi Udara di Jakarta Terburuk di Dunia, Ini Penjelasannya

Konsep Transit Oriented Development (TOD) di titik-titik transportasi massal juga dapat dibuat guna mengurangi beban transportasi dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas publik. Trotoar dan jalur sepeda perlu diperluas untuk memfasilitasi transportasi alternatif.

Menurut Nirwono, sektor transportasi adalah penyumbang terbesar polusi udara, yakni sebesar 75 persen. Saat ini, mayoritas penduduk masih mengandalkan kendaraan pribadi, sementara pengguna transportasi publik hanya menyumbang 10 persen. 

"Jadi, sektor transformasi yang harus dibenahi total,” pungkasnya.