Pro Kontra Politik Kekerabatan, Ada yang Salah dengan Sistem Kaderisasi Parpol di Indonesia?

KOMPAS.TV - Sejumlah partai politik mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya dari keluarga pimpinan parpol.

Dinasti politik atau politik kekeluargaan merupakan hal yang lumrah di indonesia.

Akahkah mereka dapat mengisi kursi kosong di Senayan?

Riuh perbincangan di linimasa, membahas sosok-sosok baru yang sebelumnya tak pernah tampil di kancah politik Indonesia.
Politisi harus memiliki kompetensi dan rekam jejak yang mumpuni agar dapat menjadi anggota parlemen. Karena kelak mereka akan mewakili 237 juta masyarakat Indonesia.
Masyarakat Indonesia mengenal politik dinasti sejak era orde baru. Beberapa dekade telah berlalu, nampaknya sengkarut pencalonan trah pimpinan partai politik masih akan menghiasai pemilu 2024.
Sementara itu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mempertanyakan sistem pengajuan bakal calon legislatif dari parpol.

Di lain pihak, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai parpol tak segan menggunakan segala cara untuk menguasai kursi parlemen.

Hasil Survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis bulan Februari lalu menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik di posisi dua terbawah lembaga yang dipercaya publik. Para anggota dewan dianggap tak mewakili suara masyarakat.

Sementara itu, sejumlah politikus senior bersilang pendapat mengenai politik kekerabatan pada Pemilu 2024.

Politikus PDIP menyatakan boleh saja asal telah mengikuti proses pengkaderan. Sedangkan politisi Demokrat menganggap politik kekerabatan dapat menjadi batu sandungan bagi kader lain.

Berdasarkan hasil survei tim riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan Generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti pemilu 2024.

Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara 10,7 persen masih menimbang dan 2,6 persen lainnya menolak mengikuti ajang elektoral tersebut.

Setiap partai memiliki penilaian tersendiri untuk para kadernya berkontestasi di pesta demokrasi. Apakah dengan pencalonan kerabat petinggi parpol ini dapat meraih kursi sebanyak-banyaknya di parlemen?

Apapun istilah  dinasti politik, politik kekerabatan, atau dompleng nama besar petinggi parpol, masyarakat semakin cerdas untuk menilai dan memilih calon wakil rakyat mana yang pantas membela aspirasi mereka.

Namun semuanya akan terbukti niskala mereka menjabat.