KPK Ungkap Ada Insider Trading Proyek Pemerintah, Borong Tanah dan Dijual Lagi Dengan Harga Tinggi
Ekonomi dan bisnis | 14 Maret 2022, 12:21 WIB“Pengawasan kita lakukan lewat Direktorat Korsup Wilaayah IV yang bekerja sama dengan banyak pihak,” ucapnya.
Ia mencontohkan, terkait pengadaan tanah KPK berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kedua lembaga akan memastikan tidak ada tumpang tindih kepemilikan tanah di IKN dan wilayah penunjangnya, guna mencegah konflik agrarian di kemudian hari.
“Jangan sampai ada tumpang tindih kepemilikan tanah di IKN, baik dengan individu maupun korporasi,” tutur Alex.
Lalu terkait proyek infrasturktur di IKN, KPK berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk memastikan proses tender hingga penentuan pemenang tender proyek berjalan transparan. Lantaran berdasarkan data KPK, pengadaan barang dan jasa adalah salah satu titik paling rawan korupsi.
Baca Juga: Penyatuan Tanah-Air dari 34 Provinsi di IKN Jadi Simbol Dimulainya Pembangunan Ibu Kota Baru
Dalam mengawasai pembangunan IKN, selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat KPK juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Pada 9 Maret 2022 lalu, KPK menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepala Daerah Se-Kalimantan Timur. Rakor tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penulis : Dina Karina Editor : Purwanto
Sumber :