Kongo Kaji Penarikan Pasukan Perdamaian PBB Usai 36 Orang Tewas, tapi TNI yang Bertugas Dipuji
Kompas dunia | 3 Agustus 2022, 05:33 WIBKINSHASA, KOMPAS.TV — Pemerintah Republik Demokratik Kongo yang beribukota di Kinshasa mengumumkan akan mengkaji kembali kehadiran pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB setelah protes terhadap pasukan di timur negara itu menewaskan sedikitnya 36 orang, seperti laporan Associated Press, Selasa, (2/8/2022).
Pada protes itu, 3 tentara PBB tewas, dua berasal dari India dan seorang dari Maroko.
Indonesia, seperti laporan PBB per bulan Mei 2022, menggelar total 1.042 pasukan Kontingen Garuda dalam pasukan perdamaian Monusco di Kongo yang terdiri dari 1.025 prajurit TNI, 7 tenaga ahli, 6 perwira staf TNI, dan 4 polisi.
Pasukan perdamaian Indonesia sejauh ini dilaporkan memiliki citra dan adab sangat baik di warga setempat, bahkan dilaporkan presiden Tshisekedi memuji dan berterima kasih.
Dari jumlah tersebut, seorang prajurit, Kopda Jarot Budi Utomo gugur meninggal dunia bulan Mei lalu karena sakit.
Secara total, PBB menggelar sekitar 14.000 tentara pasukan perdamaian di Kongo-Kinshasa, berasal dari 61 negara yang berpartisipasi dalam Monusco.
Presiden Republik Demokratik Kongo Félix Tshisekedi memimpin pertemuan krisis ketika demonstrasi meningkat menjadi kekerasan usai penjaga perdamaian PBB menembaki warga sipil, menewaskan tiga orang, di Kasindi, sebuah pos perbatasan timur dengan Uganda.
Selain kematian di Kasindi, warga lain juga tewas di kota timur Goma, Butembo, Uvira dan Kanyabayonga, kata juru bicara pemerintah Patrick Muyaya dalam sebuah pernyataan hari Selasa.
Muyaya mengatakan pemerintah RD Kongo sudah berkonsultasi dengan kelompok-kelompok sipil di daerah yang terkena dampak dan "penduduk membuat permintaan yang jelas: bahwa (ingin) melihat (penjaga perdamaian PBB) meninggalkan Kongo," katanya.
Baca Juga: Rusuh dan Unjuk Rasa anti Pasukan PBB di Goma, DR Kongo, 3 tentara perdamaian PBB dan 12 Sipil Tewas
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV/Associated Press/United Nations