PM Australia Katakan Lepas dari Inggris dan Menjadi Republik Bukan Prioritas

SYDNEY, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hari Kamis, (15/9/2022) mengatakan prioritasnya adalah mengadakan referendum tentang hak-hak politik masyarakat adat, bukan untuk mencopot raja Inggris dari posisi kepala negara Australia.

Seperti laporan Straits Times, Kamis, (15/9/2022), pemimpin Partai Buruh kiri-tengah itu adalah bagian dari kaum republikan yang diakui tetapi menolak untuk ditarik ke dalam perdebatan soal iti setelah kematian Ratu Elizabeth II.

Sebaliknya, Albanese mengatakan dia fokus pada referendum yang direncanakan memberikan hak masyarakat adat untuk berkonsultasi dengan anggota parlemen mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka, yang disebut Voice to Parliament atau Suara untuk Parlemen.

"Saya ingin warga Australia berkonsentrasi pada Suara untuk Parlemen," katanya kepada penyiar nasional ABC ketika ditanya mengapa Australia tidak mempertimbangkan masa depannya di bawah monarki selama masa jabatan tiga tahun pertamanya.

"Kita harus bangga dengan fakta bahwa kita berbagi benua ini dengan budaya tertua yang berkelanjutan di bumi, setidaknya 65.000 tahun.

"Itu harus menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki sebelum hal-hal lain diperdebatkan."

Australia adalah koloni Inggris selama lebih dari 100 tahun. Negara ini memperoleh kemerdekaan tahun 1901, tetapi mempertahankan raja Inggris sebagai kepala negara.

Baca Juga: Warga Australia Panik Muncul Isu Uang Gambar Ratu Elizabeth Tak Bisa Digunakan, Ini Kenyataannya

Tahun 1999, warga Australia memilih untuk tidak menyingkirkan ratu dari posisi kepala negara setelah jajak pendapat yang tipis.

Namun beberapa pendukung republik memilih untuk tidak menyingkirkan ratu dari posisi kepala negara karena mereka menentang model baru yang diusulkan, di mana yang memilih kepala negara adalah anggota Parlemen, bukan publik.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV/Straits Times