DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pihak yang Halangi Proses Hukum Kasus Pencabulan Santriwati di Jombang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi III DPR mendorong Kepolisian menindak tegas pihak yang
menghalang-halangi proses hukum kasus pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur.

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengingatkan, pihak-pihak -- baik perorangan maupun instansi -- yang terlibat melakukan tindak pidana, membantu tindak pidana, dan menghalang-halangi penegakan hukum, dapat dikenakan sanksi. 

Jika pihak yang menghalangi proses hukum merupakan orang perorangan, kata Habiburokhman, tentu dapat dikenakan sanksi pidana.

Baca Juga: Bechi Anak Kiai Jombang Kini Huni Sel Isolasi, Keluarga Masih Dilarang Besuk

Namun jika pihak itu merupakan instansi, maka dapat dilakukan sanksi bersifat adminstrasi, seperti pencabutan izin.

"Apabila ada institusi yang secara resmi secara terstruktur menggerakkan orang untuk menggagalkan penegakan hukum, ya harus dikenakan tindakan. Kalau itu lembaga pendidikan, tentu harus ditinjau perizinannya," ujarnya dalam keterangan video, Jumat (8/7/2022).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengapresiasi langkah tegas dan pendekatan yang dilakukan Polda Jawa Timur dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual santriwati oleh pengurus Pondok Pesantren (ponpes) Shiddiqiyyah di Jombang. 

Ia berharap polisi juga dapat menindak tegas pihak yang turut membantu, menghalangi dan terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Mas Bechi Jombang Dijerat Pasal Berlapis! Ini Rincian dan Ancaman Hukumannya

"Kami harap semua pihak yang terlibat melakukan tindak pidana, membantu tindak pidana dan menghalang-halangi penegakan hukum juga bisa dikenakan penegakan hukum," ujarnya.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV