> >

Jokowi Bilang Tak Akan Kampanye, Akademisi: Apakah Bisa Dipercaya?

Rumah pemilu | 8 Februari 2024, 21:14 WIB
Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Simon Petrus Lili Tjahjadi dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (8/2/2024). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Simon Petrus Lili Tjahjadi meragukan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan tidak akan berkampanye menjelang Pilpres 2024.

Simon menyampaikan hal itu dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (8/2/2024).

Awalnya, ia menyatakan inti persoalan yang memicu gelombang aksi kalangan akademisi yang menyuarakan keprihatinan terhadap situasi demokrasi saat ini adalah tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Yang menjadi inti dari persoalannya itu kan apa yang sudah diungkapkan pada 1998, yaitu persoalan KKN, korupsi, kolusi, kongkalikong, artinya main bersama, dan nepotisme,” ucapnya.

“Nepotisme itu kelihatan kuat dengan pencalonan putra dari pak presiden, yang kemudian terbukti secara etis merupakan pelanggaran berat.”

Baca Juga: Komentar Kaesang Soal Pernyataan Ahok Terkait Jokowi dan Gibran Tak Bisa Bekerja

Suara-suara yang menyoroti hal itu, lanjut Simon, muncul setelah adanya pencalonan yang direspons keras masyarakat, khususnya akademisi.

Saat ditanya apakah presiden mendengar suara-suara yang diserukan oleh para akademisi, Simon berpendapat suara itu didengar.

“Pak presiden mengatakan bahwa dia tidak akan kampanye. Tapi pertanyaannya begini, apakah pak presiden bisa dipercaya, begitu?”

“Karena beberapa kali omong A kemudian nyatanya B, lalu A lalu B,” tambahnya.

Simon lalu mencontohkan pernyataan Jokowi tentang presiden diperbolehkan berkampanye.

“Itu tadi, beliau mengatakan tidak berkampanye, padahal boleh berkampanye sebelumnya dia membuat pernyataan. Bahkan pernyataan kedua dengan tulisan besar.”

“Kita tahu juga diskusi itu selain boleh berkampanye, ada dua aturan lain, yaitu berkaitan dengan kalau dia kemudian tidak menjadi calon. Kedua, berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara, dan yang ketiga berkaitan dengan cuti,” bebernya.

Baca Juga: Kampanye di Banyuwangi, Megawati Ingatkan Pilih Pemimpin Jangan Cuma Ganteng, tapi Punya Etika Moral

Syarat-syarat presiden boleh berkampanye tersebut, lanjut Simon, tidak disampaikan oleh Jokowi dalam pernyataannya.

“Ini hal-hal yang terakhir kan tidak dikatakan. Jadi dia mengambil satu hukum lalu kemudian mengatakan itu seakan-akan pernyataan resmi tapi tidak mengatakan dua hukum yang lain, itu yang menurut saya problematis.”

Sebelumnya Jokowi menegaskan dirinya tak akan berkampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.

"Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan ikut kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," kata Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024), sebagaimana dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU