Tolak Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran, Pihak KPU: Tidak Berdasar dan Mengada-ada
Hukum | 28 Maret 2024, 14:38 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimohonkan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menolak dalil pemohon yang menyebut seharusnya KPU menolak pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.
Hifdzil Alim selaku kuasa hukum termohon dalam sidang di Gedung MK, Kamis (28/3/2024), menyatakan dalil yang disampaikan oleh pemohon tidak berdasar dan mengada-ada.
“Bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan pemohon aquo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis kategoris, dan spesifik, diakui validitas maupun kebenarannya oleh termohon,” kata Hifdzil membacakan.
“Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.”
Baca Juga: Kuasa Hukum KPU Sebut Format serta Dalil Pemohon di Perkara PHPU MK Tidak Jelas dan Kabur
Ia juga dengan tegas menolak pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya termohon tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat formil.
“Bahwa tindakan termohon yang menerima pencalonan paangan calon nomor urut 2 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan,” tuturnya.
Ia kemudian menjelaskan tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2023.
PKPU tersebut mengatur tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon, penetapan, dan pengundian nomor urut pasangan calon.
Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu wajib mencantumkan sejumlah dokumen dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV