> >

PPATK Ungkap 1.000 Anggota DPR dan DPRD Bermain Judi Online, Angkanya Mencapai Rp25 Miliar

Politik | 26 Juni 2024, 13:17 WIB
Ilustrasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai wacana pemberian bansos kepada korban judi online oleh pemerintah, adalah tindakan yang tidak tepat. (Sumber: Kemkominfo)

JAKARTA, KOMPAS TV - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan adanya sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online. 

Hal itu dikatakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

"Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1000 orang," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III Desak PPATK Beberkan Nama Anggota DPR yang Terlibat Judi Online

Ia mengatakan, pihaknya akan menyerahkan temuan tersebut kepada Komisi III DPR RI. 

"Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR-DPRD sama sekretariat kesekjenan," kata Ivan.

Dia menjelaskan, perputaran transaksi dari para wakil rakyat di judi online mencapai Rp 25 miliar.

"Angka Rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar," kata Ivan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak PPATK membeberkan nama-nama anggota dewan ke publik yang diduga terlibat dalam permainan judi online. 

Sebab, mereka yang diduga bermain judi daring itu tak hanya dapat terjerat pidana, tapi juga akan dipecat statusnya sebagai anggota parlemen. 

Baca Juga: Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Terlibat Judi Online, Total Transaksi Capai Rp1,4 Miliar

"Di antaranya juga, kita juga pengin tahu apakah di DPR ini, anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online, ya kita minta ini, minta infonya di DPR. Ini kan ada MKD, 
Mahkamah Kehormatan Dewan bisa disampaikan itu sehingga kita ada pendekatannya," kata Habiburokhman saat rapat kerja dengan PPATK di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU