Mari Kawal Masa-masa Kritis Menuju Pemilu 2024! OPINI BUDIMAN

Wacana presiden tiga periode, dan wacana penundaan Pemilu rasanya telah ‘game over’.

Namun, masyarakat sipil tetap harus mengawal perjalanan menuju Pemilu 14 Februari 2024, yang masih penuh dengan tikungan dan jebakan.

Terutama manuver partai politik yang punya niat untuk itu. KPU harus dikawal agar mampu menggelar Pemilu sesuai jadwal.

Sebelum aksi mahasiswa 11 April 2024, presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan menegaskan, tidak ada penundaan Pemilu, Pemilu tetap  14 Februari 2024.

Komisioner KPU 2022-2027 dan badan pengawas Pemilu 2022-2027 telah dilantik di istana negara.

Wacana penundaan Pemilu dilontarkan orang-orang dekat presiden Jokowi sendiri, wacana inkonstitusional yang dilempar menteri-menteri jooko dan ketua umum parpol, seperti memprovokasi rakyat sehingga muncul aksi demonstrasi mahasiswa 11 April 2022.

Namun dalam kenyataannya, bukan hanya mahasiswa yang ikut dalam demo, melainkan juga orang  lain yang kemudian berbuat kerusuhan dan kekerasan, aksi demontsrasi di sejumlah daerah, berujung kerusuhan, berujung kekerasan yang sangat disesalkan.

Di depan gedung DPR, pegiat media sosial dan dosen UI Ade Armando, jadi sasaran kekerasan. Dia diperlakukan tidak manusiawi.

Ade Armando kerap melontarkan pendapat yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, perbedaan pendapat tidak seharusnya diselesaikan  dengan kekerasan.

Kekerasan telah merusak demokrasi itu sendiri. Hukum harus ditegakkan. Kepada siapapun juga, karena konstitusi menegaskan, setiap orang sama di muka hukum.

Menjadi tugas KPU untuk menyusun tahapan Pemilu 2024. Sesuai dengan UU, 20 bulan sebelum tanggal pemungutan suara, yaknu 14 Juni 2022,  tahapan Pemilu akan dimulai.

Dengan waktu yang demikian ketat, KPU harus segera berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk menyusun tahapan-tahapan Pemilu.

Masa-masa hingga 2024 itu kritis, harus dikelola dengan hati-hati dan bijak.

Video Editor: Farhan