Kompas TV bbc bbc indonesia

Penyebaran Omicron Juga "Sangat Cepat" di Luar Jawa (2)

Kompas.tv - 7 Februari 2022, 18:45 WIB
penyebaran-omicron-juga-sangat-cepat-di-luar-jawa-2
Ilustrasi. Epidemiolog mengatakan ancaman Omicron yang mengintai di luar Pulau Jawa tidak bisa dianggap remeh. (Sumber: Shutterstock)
Penulis : Edy A. Putra
Omicron 'tidak bisa diremehkan'

Dengan pola penularan yang sangat cepat, program vaksinasi yang lambat, dan ancaman yang mengintai lansia serta pengidap komorbid, Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan ancaman Omicron yang mengintai di luar Pulau Jawa tidak bisa dianggap remeh.

Menurut dia, satu hal yang membuat varian Omicron terkesan "lebih ringan" dibanding varian Delta karena penyebarannya terjadi di saat lebih banyak masyarakat telah memiliki kekebalan terhadap Covid-19.

Namun ketika varian ini merebak di wilayah yang mayoritas masyarakatnya belum terlindungi, Dicky mengaku khawatir dampaknya bisa sama buruknya dengan varian Delta.

"Kalau bicara di luar Jawa, modal imunitasnya saja sudah lemah di populasi umum, apalagi pada kelompok lansia yang cakupan vaksinasinya masih rendah," ujar Dicky.

"Kalau tidak dilakukan mitigasi akan berbahaya, yang terinfeksi akan leluasa menularkan ke orang lain, dan akan menembus ke kelompok rawan. Akhirnya beban di fasilitas kesehatan meningkat, kematian meningkat," kata dia.

Berkaca dari kasus di Pulau Jawa yang cakupan vaksinasinya sudah tinggi saja, Dicky menyoroti angka kematian yang meningkat beberapa waktu terakhir.

Pada Januari lalu, Indonesia melaporkan kurang dari 10 kematian per hari, tapi sepekan terakhir jumlahnya bertambah menjadi puluhan kasus per hari.

"Ini membuktikan bahwa Omicron tidak bisa dianggap enteng. Kalau Omicron lemah, ya enggak ada kematian," ujarnya.

Baca juga:

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan mayoritas pasien yang meninggal adalah lansia dengan penyakit penyerta. Sebagian kecil sudah divaksin, dan sebagian besar belum divaksin.

"Jadi jangan Omicron dianggap remeh. Walaupun lebih banyak yang gejala ringan dan tidak bergejala, tapi risiko berat, parah, kritis itu akan tetap terjadi. Kami melihat pola itu pada orang-orang yang komorbidnya tidak terkontrol," ujar Nadia.

Percepat vaksinasi pada kelompok lansia

Strategi utama yang perlu dilakukan pemerintah saat ini, menurut Dicky, adalah membentuk tim yang bergerak cepat menjangkau lansia dan orang-orang yang memiliki penyakit komorbid untuk divaksinasi.

"Tidak bisa hanya dengan undangan untuk vaksinasi melalui [aplikasi] Peduli Lindungi. Harus ada tim gerak cepat yang datang ke rumah-rumah atau mobile clinic. Kalau tidak, angka kematian akan tetap meningkat meskipun mereka diam di rumah saja," ujar Dicky.

Selain itu, Dicky merekomendasikan agar pemerintah menaikkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level 3 di daerah yang cakupan vaksinasinya rendah untuk membantu pengendalian dan pelacakan kasus.

"Tentu berat kalau sampai PPKM Darurat, tapi PPKM Level 3 harus dilakukan setidaknya, karena banyak aktivitas, mobilitas, dan interaksi dibatasi, tidak sangat ekstrem jauh lebih membantu," kata dia.

Sementara itu, Epidemiolog Masdalina Pane mengatakan penting untuk mengendalikan penularan lewat pelacakan kasus yang masif.

Vaksinasi, kata dia, bukan satu-satunya cara untuk mencegah fatalitas. Sebab pada wilayah dengan cakupan vaksinasi yang telah mencapai 105% di Jakarta pun, angka kematian tetap meningkat.

"Kalau [cakupan vaksinasi] sudah 105 persen harusnya tidak ada lagi yang terbaring di ICU, itu Jakarta. Jadi enggak usah bicara tentang daerah, jauh sekali kualitas cakupan vaksinasinya di Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali," kata Masdalina.

Menurut Masdalina, penyebaran varian Omicron yang telah sampai ke berbagai provinsi saat ini menunjukkan bahwa sistem cegah tangkal yang diterapkan pemerintah tidak efektif.

Sedangkan Epidemiolog asal Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, meminta pemerintah bersiap dengan potensi terburuk yang mungkin terjadi akibat penularan Omicron di luar Pulau Jawa.

"Pemda harus segera disuplai kebutuhan pemeriksaannya dari pemerintah pusat, harus dicek (kesiapan) fasilitas kesehatannya seperti apa, bagaimana jalur screening di bandara untuk mencegah impor dari daerah lain yang kasusnya tinggi. Itu harus diaktifkan semua," ujar Laura.

 

Artikel ini merupakan hasil liputan BBC Indonesia yang ditayangkan juga di Kompas.TV






Sumber : BBC


BERITA LAINNYA



Close Ads x