Jokowi Titip ke Veteran RI Ingatkan Presiden Selanjutnya Jaga Kebijakan Tidak Ekspor Bahan Mentah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para veteran RI ikut menjaga dan mengingatkan pemimpin negara selanjutnya untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah dari sumber daya alam Indonesia.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah telah membuat kebijakan agar hasil alam Indonesia seperti nikel, tembaga, timah hingga sawit tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Pemerintah terus berupaya agar seluruh hasil alam dapat diolah di tanah air sehingga dapat diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi.

Baca Juga: Tesla Beli Nikel Indonesia Rp74 T, Kemungkinan Bangun Pabrik di Jawa Tengah

Presiden mencontohkan ekpor bahan mentah nikel negara hanya mendapat nilai Rp15 triliun. Namun setelah diekspor dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi nilai yang didapat naik menjadi Rp360 triliun. 

Pendapatan negara itu baru dari satu hasil alam nikel, belum lagi dari tembaga, timah hingga sawit. 

"Tidak ada lagi yang namanya ekspor tembaga, semuanya harus dikerjakan jadi barang jadi di negara kita Indonesiam," ujar Presiden saat pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) di Balai Sarbini, Selasa (11/10/2022).

Presiden Jokowi menambahkan kebijakan menghentikan ekspor barang mentah ini akan terus dilakukan hingga pemerintahannya berakhir nanti.

Baca Juga: Setelah Nikel, Jokowi Akan Setop Ekspor Bauksit dan Tembaga Mentah

Untuk itu Presiden meminta para veteran dapat mengingatkan dan mengawal kebijakan ini kepada pemimpin negara selanjutnya.

Jika kebijakan ini konsisten dilaksanakan, di tahun 2030, produk domestik bruto Indonesia akan tujuh besar di dunia. Kemudian pada saat Indonesia emas tahun 2045, RI sudah masuk ke empat besar atau lima besar ekonomi dunia.

"Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Hati-hati kita semuanya harus mengingatkan ini," ujar Presiden. 

Baca Juga: Giliran Timah yang Rencananya Dilarang Ekspor

"Meskipun sekali lagi, kita digugat. Jadi kalau kita digugat ragu-ragu dan mundur lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita," sambung Jokowi.

Kuasai pertambangan dan migas

Presiden Jokowi menyatakan saat ini Freeport tidak lagi dikuasai Freeport-McMoran dari Amerika Serikat. Indonesia kini memiliki 51 persen kepemilikian dari perusahaan tambang di Papua tersebut.

Saat dikuasai perusahaan Amerika Serikat, dividen yang diterima negara dari pertambangan Freeport di Papua hanya sebesar 9 persen. 

Baca Juga: Generasi Sandwich Bisa Hambat Target Indonesia Emas di 2045, Apa Sebabnya?

Saat ini Indonesia mendapat dividen 51 persen. Pendapatan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bea ekspor juga lebih besar. 

"Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka, kita 70 persen itu masuk ke negara, dari yang sebelumnya hanya deviden 9 persen," ujar Presiden Jokowi.

Selain Freeport yang sebelumnya dikuasai 51 tahun oleh Freeport-McMoran, blok Rokan penghasil minyak dan gas juga telah dikuasai oleh Indonesia. 

Presiden Jokowi menjelaskan blok Rokan ini sebelumnya 97 tahun dikuasai Chevron. Saat ini 100 persen milik Indonesia. 

 

"Saya belum mengecek ke sana, akan dalam bulan-bulan ke depan saya ingin cek apakah ada peningkatan produksi, peningkatan income dari pengambilalihan seperti ini. Tapi saya yakin sekarang anak-anak muda kita, SDM-SDM kita, saya merasa sudah siap dalam pengambilalihan seperti itu," ujar Presiden Jokowi.