PPATK Ditanya Apakah Sudah Laporkan soal Rp300 T ke Jokowi, Ivan: Sudah lewat Pramono Anung

Tapi anggota dewan yang lain tidak setuju dan rapat tetap dilanjutkan secara terbuka. Ivan kemudian meluruskan temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun lebih di Kementerian Keuangan.

Ia menjelaskan, temuan transaksi mencurigakan itu bukan berarti ada tindak pidana yang dilakukan oleh Kemenkeu, melainkan terkait tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.

Ia mencontohkan kasus yang banyak ditemukan terkait dengan kasus impor-ekspor dan perpajakan. Di dalam kasus impor-ekspor ditemukan lebih dari lebih dari Rp140 triliun.

Kemudian, laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK ada yang terkait dengan oknum, ada yang terkait dengan oknum dan tugas pokok dan fungsinya.

Lalu ada juga kasus yang ditemukan PPATK tindak pidana asal seperti tindak pidana terkait kepabeanan atau perpajakan, namun tidak menemukan oknumnya. 

Baca Juga: Mahfud MD: Sekarang Noleh ke Mana Saja Ada Korupsi, di Hutan, Udara, Pesawat, Asuransi

Temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan ke Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. 

"Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu terjadi di Kemenkeu. Ini jauh berbeda. Jadi kalimat di Kemenkeu itu adalah kalimat yang salah, itu menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kemenkeu. Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian," kata Ivan seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya.

Ia melanjutkan, Laporan Hasil Analisis (LHA) senilai Rp349.874.187.502.987 atau Rp349 triliun yang merupakan transaksi janggal tidak semuanya terjadi di Kemenkeu.

Sama halnya jika PPATK melaporkan kasus korupsi ke KPK, lebih kepada KPK memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyidik untuk menindaklanjut temuan tindak pidana asal.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Kronologi Informasi Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun yang Bikin Geger

Begitu juga jika seseorang menyerahkan kasus narkotika kepada BNN, bukan berarti ada tindak pidana narkotika di BNN.

"Itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK, itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana pencucian uang, tindak pidananya asalnya adalah KPK," ujarnya.