Pemerintah Gandeng Swasta untuk Pasok Jargas, Targetnya 2,5 Juta Sambungan di 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah menargetkan pemasangan jaringan gas (jargas) ke 2,5 juta sambungan rumah (SR) pada 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mengurangi konsumsi LPG bersubsidi 3 kg. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah sejauh ini baru mencapai 835.000 rumah. 

Jaringan gas tersebut terdiri atas 241.000 yang pendanaannya berasal dari Perusahan Gas Negara (PGN) dan 594.000 yang pendanaan berasal dari pemerintah. 

“Caranya tentu merubah Peraturan Presiden, sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Dalam Peraturan Presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” kata Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Internal terkait Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram di Istana Merdeka, Kamis (12/10/2023).

Baca Juga: Impor Sepeda, Jam Tangan, Kosmetik, Besi-Baja Kena Tarif Tambahan, Harga akan Jadi Lebih Mahal

Target 2,5 SR itu sebenarnya lebih rendah dari target sebelumnya.

"Kan targetnya semula 4 juta rumah cuma dengan capaian sekitar 800.000, ini target 4 juta pada 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835.000 sambungan sekarang diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta pada 2024," ujarnya. 

Agar swasta tertarik memasok gas untuk Jargas, pemerintah lewat Kementerian ESDM akan menjamin harga jual gas di hulu.

"Perpresnya akan diubah sehingga pihak swasta bisa melakukan KPBU dan penanggung jawab dari Menteri ESDM, karena harus meyakinkan mereka mendapat harga di gas di USD 4,72, kalau enggak dapat di harga USD4,72 tidak terjadi juga switching antara LPG dengan jaringan gas," tuturnya. 

Baca Juga: Ada yang Lebih Hemat dari LPG 3Kg, Warga Harap Jaringan Gas PGN Segera Mengalir ke Rumah

Airlangga menyatakan, konsumsi LPG bersubsidi terus meningkat sehingga jumlah subsidi yang digelontorkan pemerintah pun membengkak. Di sisi lain, konsumsi LPG nonsubsidi menurun. 

Ia memperkirakan jumlah subsidi untuk LPG mencapai Rp117 triliun tahun ini.

Airlangga mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam Rapat Internal tadi, Bapak Presiden menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan bahwa beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi,” terangnya.

Baca Juga: Konversi Kompor Listrik Batal, Pemerintah Akan Dorong Program Jaringan Gas

“Di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang non subsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580 ribu ton. Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp117 triliun,” imbuhnya. 

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi juga meminta untuk menghitung lebih jauh upaya-upaya mendorong lapangan-lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG Mini.

Sehingga dalam hal ini harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. 

“Beberapa hal ini yang diminta untuk segera difinalisasi,” tandasnya.

Baca Juga: Per 1 Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, ESDM dan Pertamina: Untuk Pendataan, Bukan Pembatasan

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut, pipa jargas sepenuhnya buatan dalam negeri. Pasokan pipa jargas bisa dipenuhi oleh produksi perusahaan dalam negeri. Meskipun ada spesifikasi yang harus disesuaikan. 

“Tugas saya pipa-pipa yang dipakai dalam jaringan gas (rumah tangga) sepenuhnya buatan dalam negeri,” ucapnya.