4 Kebijakan Baru Pemerintah: BLT El Nino Sampai Bebas Biaya Administrasi Rumah Murah

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. 

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah murah atau rumah bersubsidi, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” kata Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan mengapa pemerintah memilih sektor properti untuk diberikan insentif.

Baca Juga: Saat Jokowi Bicara soal Anak Muda yang Suka Kerja Lapangan, Kunci Keberlanjutan Program Ekonomi

“Properti ini punya buntut banyak sekali. Ada 114 (sektor usaha) yang bisa terangkut industri properti. Semen, batu bata, pasir, kayu, kaca, keramik, semuanya bisa naik, ikut pertumbuhannya dengan property,” kata Jokowi di sebuah acara di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). 

Jokowi juga menyampaikan, pemerintah akan memberikan bantuan dan insentif untuk masyarakat lantaran bangsa Indonesia saat ini dihadapkan oleh tantangan yang semakin bertambah.

Ia menyebut kondisi dunia saat ini makin tidak jelas.Mulai dari perubahan iklim hingga perang yang tak berkesudahan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara lainnya.

“Dunia sekarang ini makin tidak jelas. Tantangan yang kita hadapi juga bukan makin berkurang malah semakin bertambah. Perubahan iklim yang dulu kita anggap sesuatu yang absurd sekarang sudah menjadi kenyataan. Kekeringan akibat super El Nino betul-betul kita rasakan, produksi beras turun hampir di semua negara,” jelasnya. 

Jokowi menyebut 22 negara mengurangi bahkan menyetop ekspor beras mereka akibat El Nino.

Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Surati Pemprov Jateng: Minta ASN Terbang dari Bandara Kertajati Majalengka

Menurutnya, hal itu tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia dan negara lainnya. Tapi akhirnya kini terjadi.

Belum lagi pelemahan ekonomi global yang diramalkan akan membaik pasca Covid 2020.

Namun sampai saat ini, ekonomi global masih melemah karena berbagai sebab.

Ditambah lagi kenaikan bunga acuan Amerika Serikat yang membuat investor di pasar keuangan melarikan uang mereka dari negara berkembang, untuk ditempatkan di AS.

“Perang yang satu, Rusia-Ukraina belum jelas kapan selesai. Muncul lagi Hamas-Israel. Peristiwa itu membuat khawatir semua negara. Karena kalau perang meluas ke Lebanon, ke Suriah, ke Iran, itu akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara karena harga minyak akan naik,” ujar Jokowi. 

Baca Juga: Jawaban Basuki terkait PUPR Dianggap Guyur Proyek ke Solo Usai Gibran Jadi Wali Kota

“Saya cek kemarin (harga minyak) Brent masih USD 89 per barrel. Kalau perang meluas bisa mencapai USD 150 per barrel. Inilah yang harus diwaspadai,” tambahnya.

Presiden menyatakan, semua pihak harus mewaspadai tantangan-tantangan yang ia sebutkan.

Pemerintah pun akan mengerahkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter dampaknya tidak terlalu besar bagi perekonomian Indonesia.