Seluruh Staf Internasional PBB Sudah Tidak Lagi Berkantor di Korea Utara

SEOUL, KOMPAS.TV - Saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak lagi memiliki staf internasional yang bekerja dan berkantor di Korea Utara.

Juru bicara PBB, Stephane Dujaric, mengatakan kini staf internasional kantor mereka di Korut bekerja dari jarak jauh, seperti dilansir Associated Press, Sabtu (20/03/2021).

Meskipun negara tersebut mengklaim diri bebas Covid-19, Korut menutup perbatasannya sebagai bagian dari tindakan anti-pandemi ketat yang juga mengakibatkan kepergian diplomat dan warga negara asing.

Awal pekan ini, dua staf internasional PBB yang tersisa, keduanya dari Program Pangan Dunia WFP, dilaporkan meninggalkan Pyongyang.

Dujarric juga menyebut, sejak Jumat waktu New York, kantor PBB tetap buka dan berfungsi bersama dengan staf lokal, dan terus bekerja dari jarak jauh untuk kepentingan rakyat Korut.

Setelah lebih dari setahun penugasan di Korea Utara, lanjut Dujarric, staf internasional PBB melakukan perjalanan pulang untuk mengunjungi keluarga mereka dan mereka diharapkan untuk kembali ke Pyongyang segera setelah dicabutnya penutupan perbatasan terkait pandemi untuk karyawan PBB.

Baca Juga: Kecam Keputusan Kim Jong-un, Malaysia Minta Diplomat Korea Utara Hengkang dalam 48 Jam

Dujarric mengatakan operasi WFP ditangani oleh staf lokal di Pyongyang dan staf internasional bekerja dari jarak jauh.

Beberapa badan PBB termasuk WFP, WHO, dan UNICEF memiliki kantor di Korut. Tetapi tidak jelas seberapa cepat karyawan internasional mereka dapat kembali.

Para ahli mempertanyakan klaim nol kasus Korea Utara. Negara itu, yang sistem perawatan kesehatan publiknya berantakan, akan berisiko mengalami krisis kemanusiaan jika terjadi wabah besar.

Sebuah kelompok kesehatan internasional yang dibentuk untuk mempromosikan akses global ke vaksin Covid-19 mengatakan, bulan lalu Korut berpotensi menerima 1,9 juta dosis vaksin yang diproduksi di India selama paruh pertama tahun ini.

Sebagai informasi, total penduduk Korut berjumlah sekitar 26 juta orang.

Baca Juga: Buntut Aturan Ketat Covid-19, Warga Korea Utara Disebut Kelaparan

“PBB bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung kampanye vaksinasi COVAX dan berharap ini akan memberikan kesempatan bagi staf untuk kembali dan meningkatkan dukungan kami,” kata Dujarric.

Penutupan perbatasan telah membuat perdagangan eksternal Korut. Hal ini jadi pukulan telak bagi negara yang ekonominya rapuh tersebut.

Ditambah lagi dengan sanksi PBB dan bencana alam yang mematikan tanaman tahun lalu.

"Langkah-langkah pencegahan COVID yang ketat telah berdampak pada operasi kemanusiaan di (Korut), menyebabkan berkurangnya kapasitas operasional, kehabisan pasokan kemanusiaan penting, dan penundaan pengiriman program kemanusiaan," kata Dujarric.