Pemimpin Partai Politik Denmark Bakar Al Qur'an di Swedia dengan Perlindungan Polisi, Turki Murka

ANKARA, KOMPAS.TV - Pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs bernama Rasmus Paludan hari Sabtu, (21/1/2023) melakukan pembakaran Al Qur'an di Stockholm, ibu kota Swedia.

Di bawah perlindungan polisi Swedia, pemimpin partai Stram Kurs Denmark Rasmus Paludan membakar kitab suci umat Islam itu di dekat gedung Kedutaan Besar Turki, seperti laporan Anadolu, Minggu (22/1/2023).

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Sabtu (21/1/2023), sebelum terjadinya pembakaran Al-Qur'an mengecam keras pemerintah Swedia yang dianggap mengizinkan pembakaran secara sengaja oleh pemimpin partai politik Denmark, seraya menegaskan rasisme serta kejahatan kebencian tidak bisa dikategorikan sebagai kebebasan berpendapat.

“Meskipun dengan segala peringatan, izin tersebut diberikan kepada orang ini. Tidak ada yang bisa menyebutnya sebagai kebebasan berekspresi dan berpendapat,” ujar Menlu Turki Mevlut Cavusoglu kepada media di Antalya, Sabtu (21/1/2023).

“Hari ini, mereka tidak diizinkan membakar buku lain, tapi ketika Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, dan bermusuhan dengan Islam, mereka segera menyebutnya kebebasan berekspresi dan berpendapat, kata Cavusoglu.

Cavusoglu menjelaskan, menurut Undang-Undang Swedia, keputusan Dewan Eropa, dan keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, kejahatan kebencian dan rasisme bukanlah kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Karena hal tersebut dapat menimbulkan kemarahan di seluruh dunia dengan cara yang sama. Kemarahan itu akan menjadi tindakan yang keji, rasis, dan penuh kebencian,” kata Cavusoglu. 

Baca Juga: Ada Demonstrasi Anti-Turki dan Bakar Al-Quran, Ankara Batalkan Kunjungan Menhan Swedia

Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom menyebut tindakan itu "mengerikan". "Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan," tulisnya di Twitter seperti laporan BBC, Sabtu malam.

Protes terpisah baik untuk mendukung maupun melawan Turki juga diadakan di Stockholm.

Tobias Billstrom juga mengatakan, ia khawatir demonstrasi tersebut meningkatkan resiko penundaan pengesahan Turki atas permohonan Swedia menjadi anggota NATO.

Namun, dia menambahkan "sangat tidak pantas" baginya untuk menyerukan seseorang agar tidak diizinkan melakukan demonstrasi.

Sebagai tanggapan atas izin Swedia. Ankara telah menolak kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Pal Johnson.

Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta Besar Swedia untuk Ankara Staffan Herrstrom. Turki “mengutuk keras tindakan provokatif ini, yang jelas merupakan kejahatan kebencian.”

Baca Juga: Erdogan Tegaskan Bila Ingin Gabung NATO, Swedia dan Finlandia Harus Deportasi 130 'Teroris'

Kemenlu Turki mengatakan sikap Swedia tidak dapat diterima, dan Ankara berharap tindakan tersebut tidak diizinkan, dan penghinaan terhadap nilai-nilai sakral tidak dapat dibela dengan dasar hak-hak demokrasi."

Turki memperingati Swedia yang mengizinkan aktivitas propaganda yang disiapkan kelompok terafiliasi PKK (Partai Pekerja Kurdistan) untuk dilaksanakan di Stockholm pada Sabtu sebagai “pelanggaran yang jelas” dari kesepakatan tripartit, menurut sumber diplomatik Turki.

Pekan lalu, Turki menyerukan Swedia mengambil langkah melawan kelompok teror setelah demonstrasi di Stockholm. Pendukung organisasi teroris PKK menggantung boneka Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mengunggah rekaman dengan provokasi serta ancaman terhadap Turki dan Erdogan.

Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Mei tahun lalu, menyampingkan puluhan tahun nonblok militer, sebuah keputusan yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari.

Tetapi Turki - anggota NATO selama lebih dari 70 tahun - menyatakan keberatan, menuduh kedua negara menolerir bahkan mendukung kelompok teror, termasuk PKK dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO).

Juni tahun lalu, Turki dan kedua negara Nordik tersebut menandatangani memorandum dalam KTT NATO untuk mengatasi masalah keamanan legitimasi Ankara, membuka jalan bagi keanggotaan mereka di aliansi.