PM Israel Benjamin Netanyahu Bersikeras Lakukan Reformasi Hukum, Israel Semakin Membara

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bersikeras untuk tetap m melakukan reformasi hukum.

Padahal, penentangan terhadap reformasi hukum tersebut terus terjadi dan demonstrasi besar-besaran masih belum berhenti.

Hal tersebut membuat Israel semakin membara dengan demonstrasi yang tak kunjung berhenti.

Undang-Undang (UU) reformasi hukum itu sendiri akhirnya disahkan, Kamis (23/3/2023).

Baca Juga: Ukraina Klaim Putin Bisa Disidang In Absentia di Pengadilan Baru untuk Kejahatan Agresi

UU reformasi hukum tersebut akan mempersulit pengadilan untuk mencopot seorang pemimpin yang dianggap tak layak menjabat.

Perubahan itu jelas memantik kemarahan banyak masyarakat Israel.

Perubahan tersebut dianggap untuk kepentingan Netanyahu, yang saat ini tengah diadili karena korupsi.

Dinukil dari BBC, beberapa jam setelah pemungutan suara, para penentang memulai apa yang mereka sebut sebagai “hari kelumpuhan”.

Puluhan ribu demonstran berkumpul di Tel Aviv dan kota lainnya, serta memblokade jalan.

Bendera Israel yang besar dan spanduk dengan deklarasi kemerdekaan juga dipasang di tembok Kota Tua Yerusalem.

Polisi menggunakan Meriam air dan memasang petugas untuk membubarkan kerumunan di jalan raya Tel Avib yang sibuk.

Mereka mengungkapkan telah menangkap puluhan orang di seluruh negeri karena gangguan publik.

Di malam hari, pengunjuk rasa mulai berbaris menuju ultra-ortodoks Tel Aviv di pinggiran Bnei Brak, di mana ada dukungan luas untuk pemerintah.

Netanyahu sendiri dalam pernyataannya berjanji akan melakukan segalanya untuk menenangkan situasi dan membawa kohesi, serta mencapai solusi yang dapat diterima, baik oleh pendukung maupun kritikus dari UU tersebut.

Namun, ia berjanji untuk terus maju dengan reformasi, termasuk rencana untuk memberi pemerintah kendali penuh atas komite yang menunjuk hakim, yang ia katakana akan disahkan di Knesset pekan depan.

“Kita tak bisa membiarkan perselisihan apa pun membahayakan masa depan kolektif kita,” ujarnya.

Namun, mantan PM Israel dan pemimpin oposisi, Yair Lapid, menepis janji Netanyahu dan menegaskan hal itu kebohongan.

“Hentikan usaha untuk membuat kita menjadi negara yang tidak demokrasi,” kata Lapid.

Baca Juga: Israel Batasi Warga Palestina yang Ingin Ibadah di Masjid Al-Aqsa Selama Ramadan

“Dengarkan ratusan ribu patriot loyalis yang telah muncul di jalanan,” tambahnya.

Pemimpin Partai Persatuan Nasional dan mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz mencuitkan di Twitter, bahwa ia percaya di parlemen Israel, atau Knesset, banyak yang menentang perubahan tersebut.

“Malam ini jelas tanpa keraguan bahwa kudeta akan sangat merusak demokrasi dan masyarakat Israel,” cuitnya.

“Ini akan menjadi pelanggaran langsung terhadap keamanan Israel dan kurangnya tanggung jawab nasional dari urutan pertama,” tambah Gantz.