Suriah Mulai Aktif di Liga Arab Setelah Vakum 11 Tahun, Utus Pejabat Tinggi Hadiri Persiapan KTT

Keputusan Arab Saudi dan sekutu Damaskus, Iran, untuk melanjutkan hubungan pada Maret juga mengubah lanskap politik Timur Tengah.

Riyadh, yang memutus hubungan dengan pemerintahan Assad pada tahun 2012 dan telah lama menjadi pendukung terbuka penggulingan pemimpin Suriah, mengkonfirmasi minggu lalu, dua negara tersebut akan melanjutkan hubungan diplomatik masing-masing.

Meskipun front tempur Suriah sebagian besar sudah tenang, sebagian besar wilayah utara tetap di luar kendali pemerintah, dan tidak ada solusi politik untuk konflik yang tampak di cakrawala.

Diplomat top dari sembilan negara Arab membahas krisis Suriah di Arab Saudi pada bulan April, dan lima menteri luar negeri regional termasuk Suriah bertemu di Yordania pada 1 Mei.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit mengatakan pada hari Senin, kembalinya Suriah dapat membangkitkan "prinsip solidaritas Arab", menurut pernyataan yang disampaikan oleh wakilnya Hossam Zaki.

Baca Juga: Saat Arab Saudi dan Suriah Kembali Buka Hubungan Diplomatik Resmi Setelah 10 Tahun

Namun tidak semua negara di wilayah itu cepat memperbaiki hubungan dengan Assad.

Qatar mengatakan pada bulan Mei, mereka tidak akan memperbaiki hubungan dengan Suriah, tetapi juga mencatat hal ini tidak akan menjadi "penghalang" untuk reintegrasi Liga Arab.

Aboul Gheit mengatakan "atmosfir positif" yang diciptakan oleh berakhirnya beberapa perselisihan di wilayah itu "tidak boleh menghalangi kita dari realitas yang telah terjadi selama bertahun-tahun, yaitu akumulasi dan tumpang tindih dari sederet tantangan serius".

Di antara tantangan tersebut, tambahnya, adalah "gelombang pengungsi baru", kemungkinan merujuk pada konflik selama sebulan di Sudan, negara anggota Liga Arab, yang telah sekitar 200.000 orang untuk mengungsi ke luar Sudan dan memaksa ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi dalam negeri.

Konflik ini diperkirakan menjadi agenda utama dalam pertemuan puncak pada hari Jumat.

Diplomat senior Saudi mengatakan minggu lalu, panglima militer resmi Sudan Abdel Fattah al-Burhan, salah satu dari dua jenderal di pusat konflik tersebut, diundang untuk mewakili Sudan tetapi belum jelas siapa yang akan hadir.

Perwakilan dari Burhan dan lawannya, pemimpin paramiliter Mohamed Hamdan Dagalo, berada di Jeddah selama lebih dari seminggu untuk melakukan pembicaraan yang difasilitasi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Pada Kamis, kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang berkomitmen untuk menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi mereka masih belum sepakat mengenai persyaratan gencatan senjata yang mungkin terjadi.