Saksikan Siaran Langsung Pukul 04.50 WIB Peluncuran Satelit Satria-1 Indonesia dengan Roket Falcon 9

Hingga Semester I 2023, kementerian telah mengoordinasikan 870 PIP dengan wilayah kerja yang mencakup 34 provinsi, 412 kabupaten dan kota, serta 1.146 kecamatan.

PIP telah melayani lebih dari 180.403 anggota masyarakat di Indonesia untuk memperoleh akses informasi publik.

Satelit komunikasi SATRIA-1 mampu menyediakan sambungan hingga 150 Gbps dan akan melayani 50 ribu titik fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor pemerintahan di desa dan kecamatan di wilayah 3T.

Kecepatan internet di setiap titik tersebut mencapai 4 Mbps, naik empat kali lipat dari proyeksi sebelumnya yang hanya 1 Mbps untuk setiap titik di tahun 2018.

Selain SATRIA-1, kementerian akan meluncurkan Hot Backup Satellite (HBS) di Triwulan III 2023.

Baca Juga: Luar Biasa, Satelit Surya-1 Karya Ilmuwan Muda Indonesia Meluncur dari International Space Station

Jika semua berjalan sesuai rencana, tahap pertama peluncur roket Falcon 9 akan kembali ke Bumi untuk mendarat secara vertikal di pesawat tak berawak SpaceX A Shortfall of Gravitas, yang akan ditempatkan di Samudra Atlantik di lepas pantai Florida. Pendaratan dijadwalkan berlangsung sekitar 8,5 menit setelah lepas landas.

Ini akan menjadi peluncuran dan pendaratan ke-12 untuk booster khusus ini, menurut deskripsi misi SpaceX. Di antara upaya sebelumnya adalah empat misi ke Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk NASA, dua di antaranya berawak dan dua di antaranya penerbangan pasokan robot.

Tahap atas Falcon 9 akan terus membawa SATRIA-1 ke orbit transfer geosinkron, yang pada akhirnya menyebarkan satelit di sana kurang dari 37 menit setelah lepas landas.

SATRIA-1 (singkatan dari "Satelit Republik Indonesia") akan dioperasikan untuk pemerintah Indonesia oleh perusahaan Indonesia PSN.

Pesawat antariksa senilai USD550 juta itu diharapkan untuk meningkatkan inklusi konektivitas di negara ini, menyediakan koneksi internet gratis ke 150.000 fasilitas umum, termasuk sekolah, kantor pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan, menurut The Jakarta Post.