PBB: Konflik Dahsyat di Sudan Sudah Membuat Sekitar 3,1 juta Orang Mengungsi

KAIRO, KOMPAS.TV - Konflik dahsyat di Sudan telah mengusir sekitar 3,1 juta orang dari rumah mereka, termasuk lebih dari 700.000 yang melarikan diri ke negara tetangga, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Rabu (12/7/2023), di tengah kekhawatiran yang meningkat bahwa negara tersebut sedang tergelincir ke dalam "perang saudara skala penuh".

Sudan tenggelam dalam kekacauan sejak pertengahan April ketika ketegangan berbulan-bulan antara militer dan lawannya, Pasukan Dukungan Cepat paramiliter, RSF, meledak menjadi pertempuran terbuka di ibu kota, Khartoum, dan di tempat lain di negara di Afrika bagian timur laut, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, Rabu (12/7/2023).

Konflik tersebut menggagalkan harapan Sudan untuk mengembalikan transisi negara yang rapuh ke demokrasi, yang telah dimulai setelah pemberontakan populer memaksa militer menggulingkan diktator jangka panjang Omar al-Bashir pada April 2019. Kudeta yang dipimpin oleh militer dan RSF mengganggu transisi demokratis pada Oktober 2021.

Lebih dari 2,4 juta orang mengungsi di dalam negeri, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM, 738.000 orang menyeberang ke negara tetangga, kata badan tersebut.

Mesir menjadi tuan rumah jumlah terbesar dari mereka yang melarikan diri, dengan lebih dari 255.500 orang, diikuti oleh Chad dengan lebih dari 238.000 dan Sudan Selatan dengan sekitar 160.800, kata IOM. Lebih dari 62.000 orang melarikan diri ke Ethiopia, lebih dari 16.700 ke Republik Afrika Tengah, dan sekitar 3.000 ke Libya, tambahnya.

Lebih dari 72% dari mereka yang mengungsi berasal dari Khartoum dan sekitar 9% berasal dari provinsi Darfur Barat, kedua tempat di mana bentrokan tersebut sebagian besar terpusat, kata IOM.

IOM mengatakan, 65% dari mereka yang melarikan diri ke negara-negara tetangga adalah warga Sudan dan sisanya adalah orang asing dan pengungsi yang dipaksa untuk kembali ke negara asal mereka.

Konflik ini telah mengubah Khartoum dan daerah perkotaan lainnya menjadi medan perang. Anggota pasukan paramiliter telah menduduki rumah-rumah penduduk dan properti sipil lainnya sejak konflik pecah, menurut penduduk dan aktivis. Juga ada laporan tentang kerusakan dan penjarahan yang meluas di seluruh Khartoum dan Omdurman.

Baca Juga: Sekjen PBB: Sudan di Ambang Perang Saudara Skala Penuh

Wilayah yang luas di Darfur menjadi saksi beberapa kekerasan terburuk dalam konflik dengan pertempuran berubah menjadi bentrokan etnis, menurut PBB.

RSF dan milisi Arab sekutunya merajalela di wilayah tersebut, memaksa ratusan ribu orang untuk melarikan diri dari rumah mereka, kata kelompok hak asasi manusia. Kota-kota dan desa-desa seluruhnya dibakar dan dirampok, terutama di Provinsi Darfur Barat.

Bentrokan ini telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan melukai lebih dari 6.000 lainnya, kata Menteri Kesehatan Haitham Mohammed Ibrahim dalam komentar di televisi bulan lalu. Jumlah korban kemungkinan jauh lebih tinggi, menurut para dokter dan aktivis.

Upaya internasional dan regional sejauh ini gagal untuk mencapai gencatan senjata melalui negosiasi dan memungkinkan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan dukungan kepada warga sipil yang masih terjebak dalam konflik. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan akhir pekan lalu negara tersebut berada di ambang "perang saudara penuh".

Pada awal minggu ini, pertemuan regional mengemukakan gagasan penempatan pasukan ke Sudan untuk melindungi warga sipil. Kelompok Kuartet, yang bertemu pada hari Senin di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, mengusulkan diadakannya pertemuan Pusat Keamanan Afrika Timur, sebuah blok regional beranggotakan 10 negara, untuk membahas proposal tersebut.

Kelompok Kuartet adalah subkomite dari Otoritas Pengembangan Antar Pemerintah, atau IGAD, sebuah blok Afrika Timur beranggotakan delapan negara. Kelompok ini dipimpin oleh Presiden Kenya William Ruto, yang mendesak agar gencatan senjata di Sudan diadakan tanpa syarat dan didirikan zona kemanusiaan untuk membantu memberikan bantuan kemanusiaan.

Wakil militer Sudan, yang berada di Addis Ababa, tidak hadir dalam pertemuan hari Senin dan menuduh Ruto, ketua Kuartet, berpihak pada pasukan paramiliter karena keterkaitannya dengan bisnis keluarga komandan RSF. Pemerintah Sudan, yang dikendalikan oleh militer, mengulangi seruannya untuk menggantikan pemimpin Kenya sebagai ketua Kuartet.

Baca Juga: Serangan Udara di Sudan Tewaskan Setidaknya 22 Orang, Salah Satu yang Mematikan Selama Konflik

Belum ada komentar langsung dari Kenya. Namun, pemerintahnya membantah tuduhan tersebut bulan lalu dan mengatakan Ruto, yang diangkat oleh IGAD atas keberatan militer Sudan, bersikap netral.

Pemerintah Sudan juga mengecam proposal penempatan pasukan asing dan mengatakan setiap pasukan asing di wilayah Sudan akan dianggap "penyerbu".

Sudan juga mengkritik komentar Perdana Menteri Ethiopia yang mengusulkan penegakan zona larangan terbang di atas Sudan.

Sementara itu, Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan pada hari Kamis dengan negara-negara tetangga Sudan yang bertujuan untuk menetapkan "mekanisme efektif" untuk membantu mencari penyelesaian damai atas konflik tersebut, menurut kepresidenan Mesir.

Diplomasi regional ini dilakukan saat pembicaraan antara faksi yang bertikai di kota pesisir Arab Saudi, Jeddah, berulang kali gagal menghentikan pertempuran. Pembicaraan Jeddah dimediasi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Pemerintah Inggris, sementara itu, memberlakukan sanksi terhadap enam perusahaan yang memiliki kaitan dengan militer dan RSF, sebagai bagian dari tekanan internasional terhadap faksi-faksi yang bertikai untuk menghentikan pertempuran. Sanksi yang diumumkan pada hari Rabu hampir identik dengan sanksi yang diberlakukan oleh AS terhadap kedua belah pihak bulan lalu.

Kantor Urusan Luar Negeri Inggris mengatakan perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi termasuk Al Junaid, sebuah perusahaan pertambangan emas yang menguntungkan, yang dimiliki oleh keluarga komandan pasukan paramiliter Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo.

Juga dikenai sanksi adalah GSK Advance Ltd dan Tradive General Trading L.L.C., yang berbasis di Uni Emirat Arab. Kedua perusahaan tersebut diduga merupakan perusahaan depan yang dikendalikan oleh keluarga Dagalo.