Kompas TV internasional kompas dunia

Ukraina Kecam Rencana Rusia Gelar Pilpres di 4 Wilayah yang Diduduki, Putin Siap Calonkan Diri Lagi

Kompas.tv - 10 Desember 2023, 01:05 WIB
ukraina-kecam-rencana-rusia-gelar-pilpres-di-4-wilayah-yang-diduduki-putin-siap-calonkan-diri-lagi
Presiden Rusia Vladimir Putin. Ukraina hari Sabtu (9/12/2023) mengutuk rencana Rusia menyelenggarakan pemilu presiden musim semi tahun depan di 4 wilayah, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya, dan Kherson yang menurut Ukraina kini diduduki Rusia, menyatakan pemilu tersebut tidak berlaku dan berkomitmen menuntut hukum siapa pun yang dikirim sebagai pengamat. (Sumber: AP Photo)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Vyara Lestari

KIEV, KOMPAS.TV - Ukraina mengecam keras rencana Rusia menyelenggarakan pemilu presiden musim semi tahun depan di 4 wilayah, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya, dan Kherson, Sabtu (9/12/2023). Menurut Ukraina, keempat wilayah itu kini diduduki Rusia. Ukraina menyatakan pemilu tersebut tidak berlaku dan berkomitmen menuntut hukum siapa pun yang dikirim sebagai pengamat.

Parlemen Rusia Duma menetapkan pemilihan presiden negara ini pekan ini untuk digelar bulan Maret mendatang. Ketua Duma Valentina Matviyenko mengatakan warga di empat wilayah Ukraina yang diduduki akan dapat memberikan suara untuk pertama kalinya.

Rusia mengeklaim menganeksasi wilayah Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya, dan Kherson di timur dan selatan Ukraina selama referendum tahun lalu yang diabaikan oleh Kiev dan Barat sebagai pembohongan publik, tetapi tidak sepenuhnya mengontrolnya.

Rusia juga merebut semenanjung Laut Hitam Krimea dari Ukraina tahun 2014.

"Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk dengan tegas mengutuk niat Rusia mengadakan pemilihan presiden di wilayah Ukraina yang diduduki, dan memberlakukan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam organisasi dan pelaksanaannya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina seperti laporan Straits Times, Sabtu (9/12/2023).

Mereka juga memperingatkan negara-negara untuk tidak mengirim pengamat ke "pemilihan palsu", dengan menyatakan pelanggar akan "menghadapi tanggung jawab pidana".

Baca Juga: Putin Bakal Maju untuk Jadi Presiden Rusia ke-5 Kalinya di Pilpres, Diyakini Tak Terkalahkan

Parlemen Rusia memutuskan tanggal pemilu. Ukraina hari Sabtu (9/12/2023) mengutuk rencana Rusia menyelenggarakan pemilu presiden musim semi tahun depan di 4 wilayah, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya, dan Kherson yang menurut Ukraina kini diduduki Rusia, menyatakan pemilu tersebut tidak berlaku dan berkomitmen menuntut hukum siapa pun yang dikirim sebagai pengamat. (Sumber: AP Photo)

"Pemilihan apa pun di Rusia tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Mereka hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga rezim Rusia tetap berkuasa," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina dalam pernyataannya.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat mengatakan ia akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden, sebuah langkah yang akan membuatnya tetap berkuasa setidaknya hingga 2036 bila kembali menang pemilu.

Vladimir Putin akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan tahun 2024. 

"Saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Federasi Rusia," kata Putin di Kremlin saat berbicara dengan peserta upacara Hari Pahlawan Tanah Air.

Artem Zhoga, Ketua Parlemen Republik Rakyat Donetsk dan ayah seorang pahlawan yang gugur dalam operasi militer khusus, memintanya untuk mencalonkan diri lagi.

Putin mengakui ia memikirkan dengan keras tentang masa depan kepresidenannya. 

"Nah, sampai sekarang, Anda benar. Sudah waktunya untuk memutuskan," kata dia kepada Zhoga.

Masa jabatan Presiden Vladimir Putin saat ini akan berakhir pada 7 Mei 2024. Pemilihan presiden Rusia berikutnya dijadwalkan pada 17 Maret.

Baca Juga: Rusia Ejek AS Pembual: Mereka Kutuk Tewasnya Warga Palestina dan Israel dengan Veto Gencatan Senjata

Ukraina hari Sabtu (9/12/2023) mengutuk rencana Rusia menyelenggarakan pemilu presiden musim semi tahun depan di 4 wilayah, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya, dan Kherson yang menurut Ukraina kini diduduki Rusia, menyatakan pemilu tersebut tidak berlaku dan berkomitmen menuntut hukum siapa pun yang dikirim sebagai pengamat. (Sumber: AP Graphics)

Permintaan dari seluruh Rusia

Di sela-sela upacara peringatan Hari Pahlawan Tanah Air yang dirayakan pada 9 Desember di Rusia, beberapa peserta meminta Putin mencalonkan diri dalam pemilihan tahun 2024.

Zhoga menyampaikan permintaannya kepada Presiden atas nama semua orang yang tinggal di wilayah Rusia yang baru. 

"Berkat tindakan dan keputusan Anda, kami telah memperoleh kebebasan dan hak untuk memilih," kata Zhoga kepada Presiden Putin.

"Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kami masih perlu integrasi sosial dan dalam segala bentuk ekonomi lainnya. Dan secara murni [transisi] ke kehidupan yang sederhana, manusiawi, damai. Kami ingin melakukannya di bawah kepemimpinan Anda. Anda adalah presiden kami dan kami adalah tim Anda. Kami membutuhkan Anda, dan Rusia membutuhkan Anda," tegas Ketua Parlemen Donetsk kepada Putin.

Di antara yang meminta Putin mencalonkan diri lagi sebagai presiden adalah beberapa peserta lain di upacara tersebut. Putin menyampaikan terima kasih atas dukungan mereka.

"Terima kasih atas kata-kata ini, terutama diucapkan dalam situasi dan hari ini," kata Putin kepada mereka.

"Saya memiliki pemikiran yang berbeda tentang masalah ini," katanya lagi. "Namun, saya mengerti tidak ada jalan lain hari ini. Itulah mengapa saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Rusia."

Anggota parlemen di Rusia menetapkan pemilihan presiden negara ini pada 17 Maret, membuat Vladimir Putin semakin dekat dengan mendapatkan masa jabatan kelima.

Anggota Dewan Federasi, dewan tinggi parlemen Rusia, memberikan suara bulat pada Kamis untuk menyetujui dekrit menetapkan tanggal pemilihan. "Pada dasarnya, keputusan ini menandai dimulainya kampanye pemilihan," kata Valentina Matviyenko.

Dengan reformasi konstitusional yang dia susun, Putin memiliki hak untuk mencari dua masa jabatan enam tahun lagi setelah masa jabatan saat ini berakhir tahun depan, berpotensi memungkinkannya tetap berkuasa hingga tahun 2036.


 

 




Sumber : Straits Times / TASS / Associated Press


BERITA LAINNYA



Close Ads x