Rencana Biadab Israel atas Gaza dan Warganya: Pengusiran ke Sinai, Pulau Buatan, hingga Bom Nuklir

Presentasi ini mendapat kritik keras dari Palestina dan pihak lain di seluruh dunia.

Josep Borrell, wakil tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan kepada wartawan bahwa Katz “seharusnya lebih baik menggunakan waktunya untuk mengkhawatirkan keamanan negaranya dan jumlah kematian yang tinggi di Timur Tengah serta jumlah kematian yang tinggi di Gaza.”

Baca Juga: Sidang Dewan Keamanan PBB Penuh Kecaman dan Tuntutan ke Israel, Indonesia Salah Satu Paling Keras

Pengusiran ke Sinai

Usulan Kementerian Intelijen Israel yang diungkapkan pada akhir Oktober mencakup tiga opsi untuk Gaza pasca-perang, termasuk memindahkan penduduknya ke Semenanjung Sinai Mesir.

Dokumen tersebut menyatakan pengusiran ini akan memberikan keuntungan strategis tetapi memerlukan dukungan dari AS dan sekutu Israel lainnya, menurut surat kabar Israel Haaretz.

Dokumen tersebut juga menyebutkan kemungkinan awalnya memindahkan penduduk ke kota-kota tenda sementara sebelum mendirikan komunitas permanen di utara Sinai.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dengan tegas menentang ide ini, sementara AS juga secara publik dan pribadi menentang ide ini, dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebutnya sebagai "pilihan yang tidak dapat diterima."

Presiden AS Joe Biden dan al-Sisi dalam diskusi mereka juga menekankan, warga Palestina di Gaza tidak boleh dipindahkan ke Mesir atau negara lain.

Tentang rencana Sinai, Campbell mengatakan itu adalah "tidak mungkin," baik untuk Uni Eropa maupun AS, menambahkan bahwa "tidak ada pembenaran untuk ini."

Baca Juga: Israel Ingin Hilangkan Palestina dari Peta Dunia, Indonesia Desak DK PBB Lakukan 3 Hal Ini

Pendudukan melalui permukiman

Menteri Israel juga menyuarakan dukungan untuk mendirikan kembali permukiman Yahudi di Gaza.

Israel telah mendirikan banyak pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang tidak diakui oleh hukum internasional dan oleh karena itu ilegal.

Israel tidak memiliki pemukiman di Jalur Gaza sejak tahun 2005, tetapi Menteri Luar Negeri Katz mengemukakan ide tersebut dalam pernyataan terbarunya.

Dia mengatakan itu akan menjadi "pesan tegas kepada musuh-musuh pembunuh kita," mengklaim sebagian besar masyarakat Israel setuju bahwa "hanya pemukiman yang membawa keamanan."

Faktor Amerika Serikat

Campbell, akademisi Universitas Wina, mengatakan pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu mungkin terdorong untuk bertindak cepat terhadap ide-ide kontroversial ini karena pemilihan AS yang akan datang.

Ada kemungkinan "Netanyahu sedang berspekulasi tentang kepergian Biden," katanya, menyebut reaksi AS yang tidak biasa terhadap beberapa langkah Israel meskipun telah sepenuhnya mendukung serangan brutal terhadap Gaza.

"Mungkin saja, mantan Presiden AS Donald Trump akan kembali berkuasa," katanya, menekankan bahwa kemungkinan Biden akan pergi mungkin menjadi pemicu tindakan Israel saat ini.

"Tetapi, Anda tahu, Trump bisa tidak dapat diprediksi," tambahnya, mengatakan bahwa pebisnis yang menjadi presiden mungkin ingin mendekatkan diri kepada "negara-negara Arab kaya di Teluk" ketika ia kembali berkuasa.

“Jadi, Netanyahu mungkin berpikir, ‘Jika saya tidak bisa berhubungan baik dengan Biden, dia tidak akan lama berada di jabatannya, bagaimanapun juga.’

Tetapi Trump mungkin tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam konflik di Timur Tengah dan mungkin tidak terlalu mendukung mengirimkan pasukannya ke sana,” kata Campbell menyimpulkan.