Kompas TV internasional kompas dunia

AS Dukung Pembentukan Negara Palestina Berdaulat usai Perang, Bentuknya Bakal Demiliterisasi

Kompas.tv - 1 Februari 2024, 17:11 WIB
as-dukung-pembentukan-negara-palestina-berdaulat-usai-perang-bentuknya-bakal-demiliterisasi
Ilustrasi bendera Palestina. (Sumber: www.slon.pics on Freepik)
Penulis : Haryo Jati | Editor : Vyara Lestari

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) mendukung pembentukan negara Palestina segera dilakukan setelah perang di Gaza berakhir.

Pembentukan negara tersebut dipastikan akan demiliterisasi, atau tanpa kekuatan militer.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller tengah melakukan proses perencanaan dengan cara terbaik untuk memajukan pembentukan negara Palestina.

Baca Juga: Bongbong Marcos Diperingatkan Eks Algojo Duterte: Jangan Percaya dengan Monster

Namun, Miller menekankan bahwa ini bukanlah perubahan kebijakan.

“Ya, kami secara aktif mengupayakan pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan jaminan keamanan nyata untuk Israel,” kata Miller dikutip dari The Jerusalem Post.

“Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka, dan kami melakukan banyak pekerjaan di pemerintah untuk memikirkan bagaimana melakukannya,” tambahnya.

Namun, ia menegaskan, sebagian besar opsi biasanya tak pernah diterapkan.

Menurut dua pejabat senior AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken memerintahkan Departemen Luar Negeri AS mempersiapkan pekerjaan staf yang akan mengkaji kemungkinan pengakuan AS dan internasional atas negara Palestina setelah perang di Gaza.

Seorang pejabat senioir juga mengatakan Blinken meminta Departemen Luar Negeri AS untuk mengajukan proposal tentang seperti apa yang negara Palestina yang demiliterisasi.

Baca Juga: Netanyahu Isyaratkan Siap Korbankan Warganya yang Ditahan di Gaza: Kami Tak Akan Hentikan Perang

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa perang di Gaza dan upaya menemukan solusi diplomatik membuka jalan bagi peninjauan ulang banyak paradigma lama dalam kebijakan AS terhadap konflik Israel-Palestina.

Menurutnya, ada elemen di pemerintahan Biden yang merekomendasikan perubahan kebijakan, dan mengakui negara Palestina sebagai langkah awal dalam proses perdamaian baru.

Juga, bukan sebagai langkah terakhir yang merupakan hasil negosiasi antarpihak.


 

 




Sumber : The Jerusalem Post


BERITA LAINNYA



Close Ads x