Tuntutan Kemerdekaan dari Wilayah Jajahan Prancis Semakin Menggema, Paris Mumet

Baca Juga: Fakta-Fakta Kaledonia Baru: Bekas Koloni Hukuman Prancis di Pasifik, Banyak Keturunan Jawa di Sana

Masalah Keamanan dan Air di Mayotte, Wilayah Termiskin Prancis

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat masalah keamanan di Mayotte, koloni di Samudra Hindia, sekitar 8.000 kilometer dari Prancis di Eropa.

Kekurangan air minum, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, mencapai tingkat krisis di pulau berpenduduk 310.000 ini, yang menghadapi "kekeringan terburuk abad ini." Pada bulan November, pemerintah Prancis membuat 82 titik suplai air di pulau itu dan mulai mendistribusikan air minum kepada penduduk dengan bantuan tentara.

Di pulau yang mengalami masuknya imigran ini, pemerintah memutuskan untuk membuat perubahan konstitusional untuk membatasi "kewarganegaraan yang diperoleh melalui kelahiran."

Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengumumkan pada bulan Februari bahwa anak-anak imigran yang lahir di pulau itu tidak akan "otomatis" menjadi warga negara Prancis.

Dengan regulasi baru ini, anak-anak yang lahir di Pulau tersebut diharuskan memiliki orang tua berkewarganegaraan Prancis untuk menjadi warga negara Prancis. Pembatasan kewarganegaraan ini diambil terhadap imigran dari Kepulauan Komoro yang disalahkan atas memburuknya kondisi hidup di Pulau tersebut.

Di pulau yang lebih dari 90% penduduknya Muslim ini, wabah kolera, yang umumnya ditularkan melalui air kotor, makin parah dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah Prancis mengirim 1.700 polisi dan tentara pada bulan April dan meluncurkan operasi 11 minggu untuk mengendalikan situasi keamanan di pulau yang mengalami arus masuk imigran yang tidak teratur. Menurut data, standar hidup penduduk Mayotte tujuh kali lebih rendah dari Prancis dan 77% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Baca Juga: Harga Nikel Dunia Naik ke Harga Tertinggi akibat Kerusuhan Kaledonia Baru, Ini Sebabnya

Partai Pro-Kemerdekaan Berkuasa di Polinesia Prancis

Polinesia Prancis, yang terdiri dari lebih dari 100 pulau di Pasifik Selatan dengan populasi sekitar 300.000 jiwa dan berjarak sekitar 16.000 kilometer dari Prancis, memprotes dampak dari sekitar 200 uji coba nuklir yang dilakukan Prancis antara tahun 1966 dan 1996.

Partai Pro-Kemerdekaan Tavini Huiraatira memenangkan pemilihan tahun lalu di Polinesia, yang menuntut permintaan maaf dari Prancis atas uji coba yang berdampak serius pada masyarakat.

Sementara pemerintahan Polinesia ingin maju kemerdekaan dan kedaulatan penuh, pemerintah Prancis tidak tertarik dalam negosiasi kemerdekaan dan berargumen pulau tersebut harus bekerja untuk mandiri dalam pertanian, ekonomi, dan pangan sebelum kemerdekaan politiknya.

Reunion

Reunion, yang berjarak sekitar 9.000 kilometer dari Prancis, menandatangani seruan "Fort-de-France" dengan enam koloni pengiringnya pada akhir tahun 2022, menuntut lebih banyak otonomi dari Prancis.

Penandatanganan oleh Presiden Dewan Regional Reunion, Huguette Bello, menciptakan perdebatan di Senat Reunion, dan pihak sayap kanan menyatakan mereka akan berjuang untuk "menjaga pulau tetap menjadi bagian dari Prancis."

Baca Juga: Kerusuhan Berdarah di Kaledonia Baru karena Perubahan Konstitusi, Prancis Malah Salahkan Azerbaijan

Janji Otonomi Unik untuk Korsika

Pulau Korsika di Mediterania, yang lebih dikenal karena kedekatannya dengan Italia daripada Prancis, memiliki sejarah yang berbeda dari wilayah jajahan Prancis yang lain namun dikenal ingin mendapatkan lebih banyak otonomi.

Selama kunjungan pada bulan September ke pulau itu, di mana pendukung kemerdekaan memiliki mayoritas di parlemen, Macron menyerukan "otonomi unik untuk Korsika" dan memberi waktu enam bulan bagi pihak sayap kanan dan pendukung kemerdekaan untuk menyetujui teks umum tentang otonomi.

Pada bulan Maret, para pihak setuju pada teks yang memberikan lebih banyak otonomi ke pulau tersebut. Kemajuan dalam negosiasi otonomi di Korsika, yang punya identitas budaya dan sejarah yang berbeda, disambut dengan reaksi di wilayah jajahan Prancis yang lain, di mana pemerintah tidak menunjukkan pendekatan yang sama.

Dukungan untuk Macron Menurun di Wilayah Seberang Laut

Macron, yang mencapai kesuksesan luar biasa melawan sayap kanan Marine Le Pen dengan 66% suara dalam pemilihan tahun 2017, tidak dapat mencapai kesuksesan yang sama dalam pemilihan tahun 2022.

Macron terpilih untuk kedua kalinya dengan 58%, sementara Le Pen menerima sekitar 42% suara.

Le Pen memenangkan sekitar 60% suara di wilayah seberang laut Guadeloupe, Martinique, Guyana Prancis, Mayotte, dan Reunion, yang memberikan suara untuk Macron dalam pemilihan sebelumnya.

Le Pen juga menerima sekitar 51% suara di Saint Pierre dan Miquelon, serta 48% di Polinesia Prancis.