Hanya Dua Pemimpin Asia Hadiri KTT Perdamaian Ukraina, Indonesia Bahkan Cuma Kirim Dubes di Swiss

SINGAPURA, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada Sabtu (15/6/2024) menyerukan upaya global untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina. Ia menjadi salah satu dari sangat sedikit pemimpin Asia yang hadir di KTT perdamaian di Swiss.

Singapura diwakili oleh Menteri Senior Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Nasional, Sim Ann. Negara Asia Tenggara lainnya yang hadir adalah Thailand dan Filipina, masing-masing diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Russ Jalichandra dan Carlito Galvez Jr, seorang penasihat presiden.

Seperti laporan Straits Times, Minggu (16/6), Indonesia hanya mengirim tingkat duta besar yaitu dubes untuk Swiss pada KTT tingkat kepala negara. Hal ini dipandang sinyal kuat posisi diplomatik Indonesia soal KTT tersebut.

Indonesia mengirimkan Duta Besar I Gede Ngurah Swajaya, sementara India mengirimkan Pavan Kapoor, seorang diplomat senior dari Kementerian Luar Negeri,

Adapun China tidak hadir di KTT ini, karena sebelumnya menyatakan hanya akan berpartisipasi dalam KTT Perdamaian yang diakui oleh Rusia dan Ukraina. Ketidakhadiran China dilihat oleh pengamat sebagai bukti keberpihakannya pada Rusia, meskipun mengaku netral dalam konflik tersebut.

Meskipun Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, secara pribadi memohon agar para pemimpin Asia hadir, kebanyakan negara Asia diwakili oleh menteri, pejabat, dan perwakilan lainnya di pertemuan internasional di Buergenstock. PM Jepang Fumio Kishida dan PM Timor Leste, Xanana Gusmao, adalah pengecualian.

“Banyak di Asia melihat konflik di Ukraina sebagai masalah yang jauh dan bukan perhatian utama mereka, meskipun agresi Rusia terhadap Ukraina mempengaruhi pasokan gandum dan harga bahan bakar fosil,” kata Associate Professor Chong Ja Ian dari Departemen Ilmu Politik Universitas Nasional Singapura.

Dr. Ian Storey, peneliti senior di ISEAS, Yusof Ishak Institute, mengatakan absennya Rusia mungkin juga menjelaskan mengapa kepala negara Asia tidak menghadiri KTT tersebut.

“Beberapa negara yang menentang invasi Rusia mungkin tidak mengirim kepala negara atau pemerintahan mereka mengingat KTT ini kecil kemungkinan akan menghasilkan terobosan besar, terutama mengingat Rusia tidak hadir,” kata Dr. Storey.

Baca Juga: 90 Negara Diklaim Bakal Hadir dalam KTT Perdamaian Ukraina di Swiss, Rusia Disebut Bakal Absen

Minimnya kehadiran dari Asia menunjukkan tantangan yang dihadapi Zelenskyy dalam mengumpulkan dukungan global untuk negaranya dalam perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun dan sering digambarkan sebagai krisis eksistensial bagi Eropa.

Dalam pidatonya, Kishida menekankan betapa pentingnya partisipasi global di KTT tersebut. 

“Mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina akan menjadi simbol dan penting untuk mengarahkan dunia menuju harmoni, bukan perpecahan atau konfrontasi,” katanya.

“Berdasarkan rasa krisis bahwa apa yang terjadi di Ukraina bisa terjadi di Asia Timur besok, Jepang menjatuhkan sanksi ketat pada Rusia dan memberikan dukungan kuat untuk Ukraina,” tambah Kishida.

Dari 92 negara yang berpartisipasi dalam KTT, sebagian besar, 57 negara, diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintahannya. Hanya delapan negara dari Asia yang mengirim delegasi.

Menjelang KTT Perdamaian itu, Zelenskyy datang ke Asia dalam upaya diplomatik untuk membuat lebih banyak negara di kawasan ini menghadiri konferensi tersebut. Ini termasuk kunjungan langsung ke KTT pertahanan utama kawasan, Shangri-La Dialogue di Singapura, pada awal Juni.

“Kami ingin Asia tahu apa yang terjadi di Ukraina. Kami ingin Asia mendukung diakhirinya perang, dan para pemimpin Asia hadir di KTT perdamaian,” kata Zelensky pada dialog tersebut.

Zelenskyy pun menuduh Rusia menggunakan pengaruh dan diplomat China untuk menekan negara-negara di kawasan ini agar tidak berpartisipasi dalam KTT perdamaian.

Baca Juga: Pertama Kali, Putin Paparkan Syarat untuk Pembicaraan Damai dengan Ukraina

Presiden Senat dan mantan perdana menteri Kamboja Hun Sen, bagaimanapun, menekankan keputusan Kamboja tidak hadir sama sekali tidak bukan hasil tekanan China.

“Apakah negara lain bergabung atau tidak adalah hak mereka untuk memutuskan. Tolong jangan coba menyalahkan China ketika Kamboja tidak berpartisipasi dalam KTT perdamaian, dan tolong berhenti mengaitkan Kamboja dengan permainan geopolitik melawan China,” tulis Hun Sen dalam postingan Facebook pada 7 Juni lalu.

Negara Asia Tenggara lainnya yang absen termasuk Vietnam, Laos, dan Malaysia.

Profesor Thitinan Pongsudhirak, ahli ilmu politik dan hubungan internasional dari Universitas Chulalongkorn, Thailand, mengatakan ketidakhadiran Malaysia mungkin menandakan bahwa mereka menganggap Gaza dan Myanmar sebagai krisis yang lebih kritis. 

“Malaysia, sebagai ketua Asean tahun depan, tampaknya mengambil sikap prinsipnya sendiri dengan agenda berbasis nilai di Gaza dan Myanmar,” kata Pongsudhirak.

Ukraina berada dalam posisi yang sangat genting, menghadapi tetangga yang jauh lebih besar dengan lebih banyak senjata dan tentara dalam perang brutal. Oleh karena itu, konferensi perdamaian ini dikatakan sebagai acara penting bagi Ukraina untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki dukungan politik dan diplomatik yang signifikan.

“Zelenskyy mencoba mengumpulkan dukungan sebanyak mungkin untuk negaranya, baik dalam hal mendorong diakhirinya konflik atau membangun kembali negaranya setelah perang,” kata Prof Chong dari NUS, menambahkan bahwa kehadiran dari Asia adalah nilai tambah bagi Ukraina dan Zelenskyy dalam hal ini.

Baca Juga: Panglima TNI Buka Peluang Masyarakat Sipil Gabung dengan Pasukan Perdamaian di Gaza

Prof Chong mengatakan bahwa meskipun negara-negara seperti Singapura dan Filipina telah menyatakan dukungan untuk Ukraina, perwakilan mereka di konferensi perdamaian oleh delegasi setingkat menteri kemungkinan sesuai dengan kepentingan mereka, mengingat mereka mungkin melihat perkembangan di Eropa sebagai hal yang berada di luar kemampuan atau keinginan mereka untuk mempengaruhi secara langsung.

“Paling tidak, pemerintah saat ini dari negara-negara ini mungkin berusaha memperkuat aturan dan institusi internasional yang ada sambil melihat apakah ada peluang untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi pasca-konflik di Ukraina kapan pun itu terjadi,” tandas Prof Chong.