PM Inggris Bentuk Pasukan Polisi Khusus Tangani Kerusuhan

LONDON, KOMPAS.TV – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan pembentukan pasukan polisi khusus untuk mengatasi gelombang kerusuhan yang mengguncang beberapa kota di Inggris dalam sepekan terakhir. Starmer juga berencana memperkuat sistem peradilan untuk menangani ratusan penangkapan yang dilakukan akibat kekacauan tersebut.

Dalam pertemuan darurat yang diadakan Senin (5/8/2024), Starmer menyalahkan kekerasan ini pada aksi ekstrem kanan yang dipicu oleh disinformasi di media sosial. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap komunitas Muslim dan masjid tidak akan ditoleransi. 

"Apapun motivasinya, ini bukanlah protes, melainkan murni kekerasan. Kami tidak akan membiarkan serangan terhadap masjid atau komunitas Muslim kami," kata Starmer dikutip dari Associated Press.

Kerusuhan di Inggris berawal setelah tersebarnya kabar bohong di media sosial mengenai penusukan di sebuah kelas tari yang menewaskan tiga anak perempuan dan melukai sepuluh orang lainnya. 

Desas-desus palsu yang beredar menyebutkan bahwa pelaku adalah seorang pencari suaka Muslim yang kemudian memicu serangan terhadap imigran dan masjid.

Kerusuhan melibatkan serangan terhadap dua hotel yang digunakan sebagai tempat penampungan pencari suaka. 

Massa yang marah merusak jendela, membakar properti, dan memaksa polisi untuk mengevakuasi para penghuni. 

Selama enam hari terakhir, puluhan petugas polisi mengalami cedera akibat lemparan batu, botol, dan balok kayu.

Hingga kini, lebih dari 375 orang telah ditangkap oleh polisi. Pengadilan di berbagai wilayah Inggris mulai mengadili mereka yang terlibat dalam kerusuhan. 

Di Belfast, Hakim Liam McStay menolak memberikan jaminan kepada dua pria yang ikut serta dalam aksi vandalisme yang menghancurkan bisnis lokal dan membakar sebuah supermarket di ibu kota Irlandia Utara. 

"Kejadian akhir pekan lalu benar-benar memalukan: upaya yang terencana dan disengaja untuk merusak ketertiban umum," ujar McStay.

Baca Juga: Inggris Rusuh, PM Keir Starmer Ancam Perusuh: Ini Bukan Protes, tapi Premanisme Terorganisir

Namun, rencana Starmer untuk memperkuat sistem peradilan menghadapi tantangan besar. Sistem pengadilan sudah menghadapi backlog kasus yang menumpuk, sementara penjara di Inggris sudah penuh sesak. 

"Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Akan sulit bagi sistem untuk menangani lonjakan permintaan akibat kekacauan ini," kata Cassia Rowland, seorang peneliti senior di Institute for Government.

Dalam pertemuan dengan para menteri dan pejabat tinggi kepolisian, Starmer juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan disinformasi yang memicu kekerasan ini. 

Ia mengecam perusahaan media sosial yang dianggap tidak berbuat cukup untuk mencegah penyebaran informasi yang salah.

Kecaman juga dilontarkan kepada Elon Musk, pemilik platform media sosial X, yang merespons kekerasan tersebut dengan pernyataan kontroversial, "Perang sipil tak terhindarkan."

Kantor Perdana Menteri membantah dan menegaskan pernyataan tersebut tidak dapat diterima. 

"Kami sedang membahas sekelompok kecil pelaku kekerasan yang tidak mewakili Inggris," ujar juru bicara Starmer.

Di tengah gelombang kekerasan, aksi solidaritas muncul dari berbagai pihak. Di Rotherham, sukarelawan berkumpul untuk membersihkan sisa-sisa kerusakan setelah serangan terhadap hotel yang menampung migran. 

Wali Kota South Yorkshire, Oliver Coppard, mengungkapkan keprihatinannya terhadap serangan brutal tersebut. 

"Kami melihat sekelompok massa ekstrem kanan yang datang untuk menyerang 240 orang yang paling rentan di masyarakat kita. Ini tidak bisa diterima, dan tidak ada alasan untuk itu," ujar Coppard.

Sementara itu, di Southport, tempat kerusuhan pertama kali pecah pada 30 Juli, masyarakat menggelar acara untuk mengenang tiga anak perempuan yang tewas dalam serangan penusukan. 

Ratusan orang berkumpul membawa bunga dan boneka di depan pusat seni The Atkinson untuk mengenang Bebe King (6), Elsie Dot Stancombe (7), dan Alice Dasilva Aguiar (9). Aksi ini menjadi simbol solidaritas di tengah krisis nasional yang melanda Inggris. 

Baca Juga: KBRI London Imbau WNI Waspadai Meluasnya Kerusuhan di Inggris