Ketua Partai Komeito, Keiichi Ishii, yang baru menjabat sebulan lalu, mengalami kekalahan dalam pemilihan ini, menjadi kepala koalisi pertama yang mengalami kekalahan sejak 2009. Komeito, partai yang didukung oleh organisasi Buddhis Soka Gakkai, memenangkan 24 kursi, turun dari 32 kursi sebelum pemilihan.
Beberapa menteri dari LDP juga kalah dalam pemilu ini, termasuk Menteri Pertanian Yasuhiro Ozato dan Menteri Kehakiman Hideki Makihara, yang dikalahkan oleh kandidat oposisi.
Partai Demokrat Konstitusional Jepang berhasil meningkatkan perolehan kursi mereka hingga mencapai 148 kursi. Yoshihiko Noda, Ketua CDPJ, menyatakan bahwa hasil ini mencerminkan pilihan pemilih yang menginginkan partai yang lebih baik untuk mendorong reformasi politik.
Meski memiliki opsi untuk mencari dukungan dari Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP) yang berhasil melipatgandakan kursinya menjadi 28, pemimpin DPP, Yuichiro Tamaki, telah menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan. Selain itu, Partai Inovasi Jepang juga menolak bekerja sama dengan LDP dan Komeito.
Tingkat partisipasi pemilih berada di angka 53,84 persen, turun sekitar 2 poin persentase dari pemilu sebelumnya di 2021 dan menjadi yang terendah ketiga sejak era pascaperang. Di sisi lain, jumlah legislator perempuan mencapai 73 orang, angka tertinggi sepanjang sejarah.
Dalam pemilihan kali ini, setiap pemilih memberikan dua suara — satu untuk memilih kandidat di daerah pemilihan tunggal dan satu lagi untuk memilih partai dalam bagian perwakilan proporsional.
Ishiba sebelumnya berjanji untuk memprioritaskan pengurangan dampak negatif inflasi bagi masyarakat, meningkatkan pertahanan Jepang terhadap ancaman keamanan dari negara tetangga, serta memperkuat ekonomi regional dan ketahanan bencana.
Namun, skandal dana ini terus menghantui LDP sejak akhir 2023 dan menurunkan dukungan publik, yang akhirnya memaksa Fumio Kishida, pendahulu Ishiba, untuk mundur dari pencalonan kembali sebagai ketua partai.
Hasil pemilu ini akan menjadi tantangan berat bagi Ishiba untuk membangun kembali LDP sebelum pemilu Majelis Tinggi musim panas mendatang. Para analis menilai hasil ini membuat hampir mustahil bagi Ishiba untuk memenuhi janjinya mengajukan proposal revisi Konstitusi Jepang di parlemen sebelum referendum nasional, yang membutuhkan persetujuan mayoritas dua pertiga di Diet.
Sumber : Kyodo News
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.