Meluruskan Penunjukan Nawawi Pomolango Pengganti Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK

Oleh: Romli Atmasasmita, Guru Besar Ilmu Hukum Universtias Padjajaran (Unpad)   KOMPAS.TV - Penunjukan Nawawi Pomolango sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Firli Bahuri cacat hukum. Berikut pertimbangan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M: UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK:

2. Bahwa pada Bagian Menimbang huruf c UU Nomor 1 tahun 2015  yang menyatakan,  ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah tidak benar sehubungan dengan ketentuan Pasal  33 UU Nomor 30 tahun 2002 

3. Ketentuan pergantian pimpinan KPK karena diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 33 A ayat (1) menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong.

Ayat  (5) dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut Ketua, Ketua sementara dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

4. Bahwa pemberlakuan UU Nomor 1 tahun 2015 sejak tanggal 18 Februari 2015.

Sedangkan UU Nomor 19 tahun 2019 telah diberlakukan sejak tanggal  17 Oktober 2019 sehingga sejalan dengan asas lex posteriori derogate lege priori maka UU Nomor 19 tahun 2019 yang berlaku dalam hal pergantian pimpinan KPK karena diberhentikan sementara tidak UU Nomor 1 tahun 2015.

Alasan kedua, di dalam ketentuan Pasal 70 B UU Nomor 19 tahun 2019 telah dinyatakan secara tegas bahwa Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

5. Ketentuan mengenai prosedur  pergantian pimpinan KPK yang didasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 nyata-nyata bertentangan secara diametral dengan ketentuan yang sama di dalam UU Nomor 19 tahun 2019 sebagaimana diuraikan pada angka 2,3, dan 4 di atas.

Selain daripada hal tersebut terbukti bunyi Bagian Menimbang Huruf c UU Nomor 1 tahun 2015 telah mengandung ketidakbenaran dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33A UU Nomor 19 tahun 2019 sehingga dapat dinyatakan cacat demi hukum.

6. Selain alasan tersebut pada angka 5, maka alasan kedua,  bahwa  pergantian pimpinan KPK dan penunjukkan pimpinan baru KPK   hanya dapat dilaksanakan jika jumlah pimpinan KPK berkurang hanya tinggal 3 orang; hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa setelah Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, pimpinan KPK tersisa 4 (empat) orang.

7.  Alasan ketiga, mengikuti prosedur pergantian pimpinan KPK dengan penunjukkan Nawawi Pamolango yang juga pimpinan KPK semasa firli bahuri; selaku pengganti Firli Bahuri maka pimpinan KPK berjumlah 4(empat) orang dan tidak berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 dan UU Nomor 19 tahun 2019 yaitu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas : a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi(Pasal 21 (1)).

8. Berdasarkan uraian pada angka 1 s/d 7 di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur penunjukkan Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengandung cacat hukum sehingga prosedur penunjukkan dimaksud batal demi hukum dan karenanya segala tindakan hukum KPK dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Demikian pendapat hukum saya.

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Nawawi Pomolango Jadi Ketua Sementara KPK Pengganti Firli Bahuri