Kompas TV nasional berita utama

Satgas Covid-19 Nasional: Presiden Jokowi Bakal Terapkan PPKM Skala Mikro Mulai 9 Februari

Kompas.tv - 5 Februari 2021, 19:38 WIB
satgas-covid-19-nasional-presiden-jokowi-bakal-terapkan-ppkm-skala-mikro-mulai-9-februari
Presiden Jokowi menilai implementasi PPKM tidak tegas dan inkosisten. (Sumber: Youtube Setpres)
Penulis : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali akan berakhir mulai 8 Februari 2021.

Meski begitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melanjutkan kebijakan tersebut mulai 9 Februari dengan nama PPKM Skala Mikro.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Alexander K Ginting dalam diskusi virtual, Jumat (5/2/2021).

Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi, kebijakan PPKM yang bertujuan menekan angka penyebaran kasus Corona akan diperpanjang tapi ada perubahan terkait PPKM skala mikro. 

Baca Juga: Bertemu 5 Gubernur, Jokowi Instruksikan 2 Hal untuk Efektivitas PPKM

“Berdasarkan keputusan dari Presiden, mulai 9 Februari akan berlaku PPKM skala mikro. Ada posko di desa, posko yang mendampingi Puskesmas, posko yang mendampingi pelacak, sehingga mereka yang terpapar corona diisolasi atau dikarantina harus 14 hari dikurung. Tapi  harus dikasih makan, harus diawasi,” ujar Alex.

Melansir Kontan.co.id, Alex tak menjelaskan lebih detail atas kebijakan itu, termasuk rencana kebijakan PPKM ini hanya akan berlaku Pulau Jakarta Bali atau berlaku secara nasional. 

Dia hanya merujuk data kasus aktif per 4 Februari 2021, kasus aktif Corona di Indonesia masih berada pada angka yang cukup tinggi yakni 15,59 persen.

Hal itu bahkan diperburuk dengan total kasus Covid-19 yang per Januari 2021 sudah menembus angka 1 juta kasus.

Baca Juga: Ganjar usulkan PPKM seluruh kabupaten kota di Jawa - Bali

Diperberat lagi dengan angka kematian bertambah 231 per hari, sehingga jumlah yang meninggal itu 31 ribu dan angka kematian itu juga 2,76 persen.

"Artinya rantai penularan ini masih berlangsung jadi kontak dan kemudian yang sakit masih ada di daerah hulu sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Tidak hanya untuk orang kesehatan, tapi juga untuk seluruhnya sektor yang ada, karena yang namanya pandemi itu dibutuhkan intervensi multisektor," papar Alex.

Lebih lanjut dia menyampaikan, tingginya tingkat transmisi di sejumlah klaster seperti perkantoran hingga keluarga, juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan aturan pembatasan tersebut. 

Baca Juga: PPKM Tak Efektif, Ganjar Pranowo Usulkan Gerakan “Jateng di Rumah Saja”: Bukan untuk Takuti Warga

Transmisi penularan kasus bukan hanya daerah, tapi ke tingkat komunitas.

Makanya, kata Alex, intervensi dilakukan sampai tingkat pedesaan. 

Sehingga dibuatlah kedepan program PPKM berskala mikro.

Alex menambahkan, program PPKM berskala mikro intinya sama dengan program sebelumnya.

Hanya prinsip penanggulangannya seperti penerapan ketat 3M dan 3T dilakukan hingga ke tingkat komunitas atau RT RW.

Baca Juga: Epidemiolog UGM Sebut PPKM Perlu Diperkuat dan Berkelanjutan Sampai Vaksinasi Covid-19 Selesai

"3M itu supaya kita memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian kita mengurangi mobilitas dan sebagainya itu harus jadi perilaku kita sehari-hari. Nah, 3T kita harus melakukan pelacakan, kita harus melacak mereka yang terkonfirmasi, mereka yang bergejala atau suspek, kemudian mereka juga yang kontak erat," pungkas Alex.



Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA



Close Ads x