Presiden Jokowi dan PM Vietnam berharap ASEAN Leaders Meeting Beri Solusi Bagi Rakyat Myanmar

BOGOR, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh berharap ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) dapat menghasilkan solusi terbaik bagi rakyat Myanmar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/04/2021) sore.

“Kedua pemimpin berharap, pertemuan ALM besok dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang terbaik bagi rakyat Myanmar,” ujarnya.

Baca Juga: Menlu Sebut Pemimpin ASEAN akan Bahas Krisis di Myanmar Besok

Retno lebih lanjut menyampaikan, pada pertemuan tersebut kedua pemimpin melakukan tukar pandangan mengenai situasi terakhir di Myanmar. Keduanya, sambung Retno, menyatakan keprihatinan atas kekerasan dan jatuhnya korban jiwa yang masih berlangsung di Myanmar.

“Posisi Indonesia terkait Myanmar dari sejak awal sudah sangat jelas, yaitu keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas,” tegas Retno Marsudi.

“Kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak semakin bertambah, dan dialog inklusif harus segera dilakukan agar demokrasi, keamanan, perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar,” tambahnya.

Baca Juga: Jutaan Warga Myanmar Mengungsi, Kelaparan Mengintai

Untuk diketahui, pertemuan para pemimpin negara ASEAN merupakan inisiatif Indonesia. Presiden Jokowi, sambungnya, melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam untuk menyikapi krisis yang terjadi di Myanmar.

Dalam pertemuan, Retno menambahkan kedua pemimpin negara tersebut juga melakukan pembahasan kerja sama di bidang kesehatan.

“Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan untuk jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara,” ujar Menlu.

Baca Juga: Jutaan Rakyat Myanmar Terancam Kelaparan di Tengah Krisis yang Makin Parah

Tak hanya itu, lanjut Retno, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Antara lain, mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang perdagangan maupun investasi.

Termasuk, menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah berlangsung 11 tahun. Presiden menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negosiasi.

“Ditekankan oleh Presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting, karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing dan mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan,” ujar Menlu Retno Marsudi.

“Serta (Presiden) menekankan pentingnya bahwa klaim mengenai batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982,” tutup Menlu.