Pengamat: Terorisme dan Separatisme di Papua Perlu Jadi Prioritas Utama Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Militer dan Pertahanan Stanislaus Riyanta mengatakan ancaman nyata yang perlu menjadi prioritas Panglima TNI adalah terorisme dan separatisme di Papua.

Menurut Stanislaus, skala prioritas penting diterapkan terlebih dalam kondisi calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang akan menjabat dalam kurun waktu 13 bulan.

"Kalau sekarang ancaman serius dan nyata saya kira masalah terorisme dan separatisme di Papua. Jadi itu harus menjadi prioritas utama," kata Stanislaus dalam program Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (5/11/2021).

Pakar intelijen dan terorisme ini juga menjelaskan bahwa skala prioritas tersebut ditentukan berdasarkan dua ancaman, yakni ancaman serius bagi masyarakat dan ancaman serius bagi negara.

"Paling penting dilakukan adalah skala prioritasnya mana yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Mana yang menjadi ancaman serius bagi negara," jelasnya.

Baca Juga: Pernah Larang TNI Berada di TPS, Komisi I DPR: Kenetralan Calon Panglima TNI Andika Perkasa Teruji

Terlebih, soal bagaimana TNI melakukan pendekatan terhadap ancaman terorisme dan separatisme yang tidak hanya melalui pendekatan militer dan perang.

Stanislaus menyebut TNI di Papua juga perlu melakukan pendekatan teritorial serta pendekatan intelijen.

Oleh karena itu, besar harapan saat Jenderal Andika Perkasa terpilih menjadi Panglima TNI, ia dapat menyelesaikan persoalan yang nyata di Papua.

"Jadi saya kira Pak Andika dalam satu tahun ini akan lebih baik apabila menyelesaikan masalah-masalah yang sudah menjadi ancaman nyata dan gangguan nyata seperti di Papua," ungkapnya.

Sementara itu, terkait persoalan lain yang menyangkut kesejahteraan prajurit, Stanislaus menyebut hal itu bukan hanya masalah yang perlu diselesaikan seorang Panglima TNI.

Melainkan, perlu adanya keterlibatan dari pemerintah pusat, terutama menteri-menteri terkait, salah satunya Kementerian Keuangan.

Namun, Stanislaus menegaskan bahwa masalah Papua perlu dijadikan prioritas utama lantaran telah banyak masyarakat yang berjatuhan menjadi korban.

"Kalau masalah kesejahteraan itu bukan hanya masalah Pak Andika, tetapi pemerintah pusat juga terlibat di situ. Tapi masalah Papua itu, banyak masyarakat yang menjadi korban," tegasnya.

Kendati demikian, alumni Universitas Indonesia ini juga mendorong Panglima TNI terpilih dapat memprioritaskan ancaman yang menyangkut dengan masyarakat.

"Lalu penanganan pandemi juga TNI perlu dilanjutkan. Jadi mana yang menjadi ancaman masyarakat itu yang harus disentuh terlebih dahulu," pungkasnya.

Baca Juga: Di Depan Calon Panglima TNI Andika Perkasa, Mahfud MD Ingatkan Netralitas Jelang Pemilu 2024