KPK Respons Pernyataan Bupati Banyumas: Selama Pegang Teguh Integritas, Tidak Perlu Takut OTT

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kepala Daerah tidak perlu takut dengan operasi tangkap tangan selama memegang teguh integritas.

Demikian Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya merespons pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein seperti dikutip dari ANTARA, Senin (15/11/2021).

“Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip 'good governance', dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT,” kata Ipi Maryati.

Dalam keterangannya, KPK pun mengingatkan kepada kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah melalui "Monitoring Center for Prevention (MCP)".

Di dalam MCP, Ipi menuturkan KPK telah merangkum delapan area rawan korupsi sebagai fokus penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Baca Juga: Viral Video Bupati Banyumas Minta KPK Panggil Dulu Kalau Mau OTT, Begini Klarifikasinya

Yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Berdasarkan data MCP, Ipi menjelaskan rata-rata capaian MCP wilayah Jawa Tengah per 11 November 2021 tercatat 63 persen.

Atas dasar itu, KPK mendorong komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenuhi indikator dan subindikator MCP sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah.

“Keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk secara konsisten menerapkan rencana aksi yang telah disusun,” ujarnya.

“Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi.”

Ipi pun membeberkan hasil dari kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi yang dilakukan KPK di Jawa Tengah.

Menurutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki secara konsisten dan berkesinambungan, yaitu terkait potensi kebocoran penerimaan pajak.