Pengamat Politik Menilai Koalisi Golkar-PAN-PPP Menarik, Tapi...

JAKARTA, KOMPAS.TV — Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai menarik terhadap gagasan koalisi Golkar-PAN-PPP karena dianggap gabungan antara nilai nasionalis, dan islamis.

Menurut Ujang, penggabungan dua nilai itu bisa menghilangkan polarisasi di masyarakat dan mampu mengikis perpecahan.

"Koalisi ini menarik karena menggabungkan antara nasionalis dan islamis, yakni partai nasional dan islam. Saya tidak heran kalau kemudian ingin menghilangkan polarisasi," kata Ujang Komarudin dalam program dialog Sapa Indonesia Akhir Pekan KOMPASTV, Minggu (15/5/2022).

Hal tersebut sebagaimana sejalan dengan budaya politik dan kesepakatan yang diusung oleh koalisi Indonesia Bersatu.

Diketahui, Koalisi Golkar-PAN-PPP akan mengusung budaya politik baru untuk membangun pertarungan Pilpres dengan mengedepankan gagasan, ide, dan konsep, bukan politik identitas seperti pada Pilpres sebelumnya.

Untuk diketahui, Partai Golkar merupakan satu dari partai politik Indonesia yang menggunakan asas Pancasila. Sedangkan, Partai Amanat Nasional menggunakan asas Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam.  Adapun Partai Persatuan Pembangunan menggunakan dasar Pancasila dan berasas Islam. 

Baca Juga: Cegah Pilpres 2024 Memanas, Koalisi Golkar-PAN-PPP Janji Bangun Budaya Politik Baru

Pentingnya psikologi kemenangan

Kendati demikian, lebih lanjut ia menyarankan kepada koalisi Indonesia Bersatu ini untuk betul-betul memperhatikan psikologi kemenangan terutama dalam memilih capres dan cawapres yang akan diusung.

Menurutnya, tanpa memperhitungkan psikologi kemenangan, koalisi sewaktu-waktu dapat ditinggal oleh parpol, rakyat, dan juga relawan.

Hal itu penting menjadi perhatian, terlebih Ujang menilai bahwa koalisi Indonesia Bersatu masih bersifat sementara dan terlalu dini untuk dideklarasikan.

Meski begitu, ia menilai bagus dan berharap segera ada nama capres dan cawapres yang diusung.

Menurut Ujang, penentuan nama capres dan cawapres yang diusulkan dapat menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat untuk menilai rekam jejak terutama soal visi misi dan programnya.

"Inikan koalisi sementara, kenapa sementara karena terlalu dini tapi bagus. Masyarakat bisa melihat track record dari figur-figur yang diusung menjadi capres dan cawapres. Karena persoalannya kalo kita bicara koalisi maka harus ada capres dan cawapresnya. Hari ini Golkar-PAN-PPP belum menentukan siapa capres dan cawapresnya," lanjutnya.

"Masukan saya, tentukan dong mana yang akan diusung jadi capres dan mana cawapres. Itu yang menjadi penting bagi kita semua," imbuhnya.

Tak hanya itu, Ujang juga menyarankan kepada Koalisi Indonesia Bersatu untuk memilih figur capres dan cawapres dengan beberapa kriteria. Dua diantaranya, memiliki elektabilitas minimal 60 persen dan dekat dengan anak muda.

Menurut Ujang, persentase elektabilitas tersebut sebagaimana dimiliki oleh SBY dan Jokowi pada saat pencalonan presiden. Sementara soal anak muda, berdasar pada jumlah pemilih yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Dari data yang ada, pemilih nanti 60 persen adalah anak anak muda. Mereka itu kebatinannya sama, pengen Indonesia itu punya figur yang bagus dan peduli terhadap rakyat tidak hanya untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok tapi juga bangsa dan negara," ungkapnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendekati anak muda, kata Ujang, pertama harus berkarakter dan bergaya layaknya anak muda. Salah satunya, memiliki feel dan karakter di media sosial.

Tak hanya itu, bahkan visi misinya juga harus mendukung program pengembangan anak muda.

"Kalo ingin menang dan menghadirkan sosok capred dan cawapres unggulan selain elektabilitasnya tinggi tetapi juga harus mendekatkan diri dengan anak-anak muda. Kalo kita akan mendekati suatu kaum maka harus mendekati bahasa kaumnya, jadi jika ingin mendekati anak muda maka harus berkarakter dan gaya anak muda," pungkas Ujang.

Baca Juga: Tak Punya Tokoh Populer, Koalisi Golkar-PAN-PPP Diprediksi akan Gelar Konvensi Capres