KPU Yakin DPR akan Setuju Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pihaknya meyakini usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,656 triliun akan disetujui oleh DPR. 

Sebab, KPU telah berulang kali memaparkan secara rinci ihwal penggunaan anggaran tersebut kepada Komisi II DPR RI. 

Baca Juga: KPU Tak Bisa Hadir, Komisi II DPR Batal Gelar Raker Persiapan Pemilu 2024

"Terakhir di forum konsiyering sudah dibahas soal Rp76,6 triliun itu sudah kita matangkan dan beberapa kali dibahas. Itu sudah dibahas sejak komisioner KPU sebelumnya," kata Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (30/5/2022). 

Ia menyebut, saat ini prosesnya hanya menuggu pengesahan di DPR yang akan disepakati dalam rapat bersama oleh seluruh lembaga penyelenggara Pemilu dan Kemendagri. 

"Insya Allah (tinggal disahkan di DPR)" ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui kapan waktu rapat pengesahan anggaran Pemilu 2024 akan digelar.

KPU menunggu undangan dari Komisi II DPR RI untuk memutuskan bersama besaran anggaran pesta demokrasi nanti.

"Itu konfirmasinya dari Komisi II, bukan KPU. KPU kan hanya mengikuti saja untuk rapat itu, karena prinsipnya hanya mengikuti jadwal komisi," katanya. 

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memerinci besaran anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebesar Rp76,656 triliun. Rincian tersebut terdiri dari anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024.

Demikian Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (25/5/2022).

“Data usulan anggaran Pemilu 2024 meliputi anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024,” kata Hasyim Asy’ari.

Hasyim menuturkan, anggaran Pemilu 2024 untuk tahun anggaran 2022 yang diusulkan Rp8,061 triliun.

Kemudian untuk 2023 sebesar Rp23,857 triliun dan 2024 Rp44,737 triliun.

Ia mengatakan, dari jumlah anggaran yang diusulkan akan dimanfaatkan sebesar 82,71 persen atau sebesar Rp63,405 triliun untuk kegiatan tahapan pemilu.

Yakni pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik pemilu, serta untuk sosialisasi dan pendidikan politik pemilih.

Kemudian, lanjut Hasyim Asy'ari, untuk 17,29 persen anggaran atau Rp 13,250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan, renovasi atau rehabilitasi kantor maupun gudang, sewa kendaraan operasional untuk 549 satuan kerja atau satker.

Termasuk untuk uang kehormatan komisi, gaji, dan tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU di seluruh Indonesia, untuk belanja operasional kantor, dukungan IT peralatan komputer, serta perekrutan KPU provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Lebih lanjut, Hasyim merinci anggaran Pemilu 2024 untuk kebutuhan badan adhoc, yakni honor dan operasional kerja sebesar Rp34,443 triliun atau 44,93 persen dari anggaran.

Menurutnya, honor badan adhoc pada 2024 naik cukup signifikan bahkan hampir mencapai tiga kali lipat.

Baca Juga: Partai Golkar Pastikan Maju Bersama PPP dan PAN dalam Pemilu 2024

Misalnya, sambung Hasyim, honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp1,5 juta per orang, sebelumnya honor KPPS di 2019 sebesar Rp550 ribu.

Kemudian, honor PPK di 2019 sebesar Rp1,8 juta dan di 2024 dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk PPS dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta.