Kontroversi Wagub Jabar Usul Poligami Solusi Tekan HIV/AIDS, Panen Kritik dari RK, MUI hingga PB IDI

JAKARTA, KOMPAS.TV  – Usulan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, tentang poligami untuk menekan angka penderita HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga menuai kritik dari pelbagai pihak. 

Kritik datang dari pimpinan dia, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) hingga Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei misalnya, mengatakan bahwa poligami bukan jaminan orang tidak terkena HIV/AIDS.

"AIDS itu kan diduga keras dari hubungan yang bebas, jadi mungkin salah satu pemikirannya ada seperti itu. Tapi belum bisa jadi jaminan solusinya (poligami)," ujar Rahmat Selasa (30/8/2022) dilansir kompas.com

Rahmat menegaskan, lebih baik fokus pada pendampingan para orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan medium penyebaran HIV/AIDS.

"Pak Wagub dari satu sisi Islam membolehkan itu (poligami), tapi kan bukan membolehkan hubungan setubuhnya atau poligami (untuk tekan HIV/AIDS). Tapi (solusi seharusnya) bagaimana mengatasi penyakitnya itu," kata dia.

"Dari dulu juga kan dalam Islam tuh poligami dibolehkan, tapi apakah itu sebagai solusi untuk mengatasi AIDS, kan belum tentu, banyak faktor. Jadi poligami bukan sebuah solusi yang tepat," katanya.

Baca Juga: Ridwan Kamil Tolak Usulan Poligami Tekan Angka HIV/AIDS di Bandung: Pendapat Pribadi Pak Wagub

Kritik dari PB IDI

PB IDI juga mengkritik usulan soal poligami tersebut.

Kritik itu dilayangkan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub Spesialis Hematologi Onkologi Medik Pengurus Besar IDI, Zubairi Djoerban yang menyatakan, menikah dan poligami bukan satu-satunya cara mencegah HIV/AIDS.

Pasalnya, transmisi penularan HIV/AIDS sangat bermacam-macam, salah satunya berganti-ganti pasangan seks terlepas dari keadaannya sudah menikah maupun belum.