PKS Tak Ambil Pusing soal PDIP Tak Bakal Gabung ke Koalisi Pro Anies: Itu Hak Politik

JAKARTA, KOMPAS TV - Juru bicara (Jubir) DPP PKS Muhammad Kholid mengaku tak ambil pusing ihwal pernyataan Politikus PDIP Masinton Pasaribu yang menyatakan PDIP tak akan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. 

Koalisi Perubahan adalah gabungan partai politik (parpol) yang diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. 

Baca Juga: PDIP Tutup Peluang Gabung Koalisi Perubahan yang Usung Anies, Begini Tanggapan Demokrat

Kholid menyatakan, pihaknya menghargai keputusan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu yang tak ingin berkoalisi mengusung Anies di pesta demokrasi nanti. 

"Kami hormati sikap PDI-P. Itu hak politik PDI-P untuk tidak mau berkoalisi dengan kami," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (17/2/2023). 

Ia menjelaskan, gagasan perubahan yang digaungkan oleh koalisi ini bermakna positif, yaitu membawa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. 

"Perubahan itu bukan negatif, perubahan itu memiliki makna positif," kata dia. 

Selain itu, perubahan juga berarti baik untuk rakyat Indonesia. Dia pun meminta agar arti perubahan tak dianggap negatif. 

"Perubahan artinya improvement, perbaikan, transformasi. Itu bagus buat rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Masinton memberi sinyal pihaknya tak mau bergabung dengan Koalisi Perubahan yang dijajaki Nasdem, Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) untuk Pilpres 2024. 

Alasan Masinton, PDIP sudah punya partai politik (parpol) koalisi pemerintah yang disebutnya sudah banyak membuat perubahan selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Ia juga heran dan mempertanyakan Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan yang kerap mengusung ide perubahan, maka perubahan seperti apa lagi yang harus dilakukan. 

Sebab, kata dia, perubahan khususnya sudah dilakukan selama ini dengan Jokowi yang juga merupakan kader PDIP sebagai motor penggeraknya. 

“PDI-P bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan, jadi dalam fase pertama 2014, 2016, dan sekarang 2019 ke 2024,” kata Masinton dalam diskusi Koordinat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca Juga: Anies Baswedan Disambut Meriah oleh Warga Kalimantan Selatan

Ia juga merasa, kini pemerintahan Jokowi sudah dalam fase perubahan dan lebih baik menjaga hal tersebut. 

“Ini memang berjalan di rel perubahan. Banyak hal yang kita tadinya di republik ini kita tidak lihat, dan tidak kita rasakan, kali ini kita rasakan, pembangunan,” ucapnya.