Kompas TV nasional politik

Pembentukan Serikat Dosen Diharap Jangan Hanya Wacana

Kompas.tv - 2 Mei 2023, 07:15 WIB
pembentukan-serikat-dosen-diharap-jangan-hanya-wacana
Arsip. Universitas Brawijaya. Akademisi Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Bekasi Abdullah Sumrahadi menyatakan bahwa pembentukan serikat dosen di Indonesia jangan sampai hanya menjadi wacana. Ia menyebut pembentukan serikat penting demi kesejahteraan dosen. (Sumber: ub.ac.id)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Akademisi Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Bekasi Abdullah Sumrahadi menyatakan bahwa pembentukan serikat dosen di Indonesia jangan sampai hanya menjadi wacana. Ia menyebut, pembentukan serikat penting demi kesejahteraan dosen.

"Diskusi panjang kita ini semoga tidak hanya berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi aksi nyata terbentuk menjadi wadah serikat dosen Indonesia yang berkemajuan dan berkeadilan," kata Abdullah dalam diskusi daring mengenai serikat dosen sebagaimana dikutip Antara, Senin (1/5/2023).

Abdullah juga mengkritik sistem kampus yang mengarahkan dosen menjadi pejabat kampus. Ia juga mengatakan bahwa komponen gaji dosen harus lebih besar ketimbang tunjangan seperti yang didapatkan pejabat kampus.

Baca Juga: Guru dan Dosen Berstatus PNS Juga Dapat THR, Termasuk 50 Persen Tunjangan Profesi

"Pekerja kampus yang diidolakan itu kalau menjabat, karena kalau menjabat ada tunjangan-tunjangan yang bisa didapatkan. Ini menyebabkan politik di level negara jadi turun di kampus," kata Abdullah.

Di lain sisi, Abdullah juga mengkritik sistem publikasi ilmiah dosen yang diharuskan memenuhi standar Scopus, basis data jurnal ilmiah yang dibuat Elsevier, perusahaan penerbitan akademis asal Belanda.

"Misalnya dosen berkinerja tinggi harus punya publikasi Q1 (Scopus), kalau tidak masuk situ, maka ada ancaman dari negara. Maka fungsi serikat dosen ini harus mampu memberikan suara yang berbeda, bahwa kinerja dosen dalam bentuk Tri Dharma dari riset, tidak hanya dari Scopus, tetapi juga dari pengetahuan yang secara gratis (free knowledge) disebarkan di berbagai macam kanal," katanya.

Lebih lanjut, Abdullah mengkritik jaminan ketenagakerjaan dosen yang dinilai masih rendah. Menurutnya, gaji kebanyakan dosen terlalu kecil untuk mendapatkan kebermanfaatan yang layak dari program BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau mau BPJS Ketenagakerjaan yang return of investment-nya tinggi, maka gaji harus besar. Kalau dosen dengan gaji Rp1-3 juta, tentu nanti di masa pensiun akan berat. Dosen pekerjaannya sudah berat, stress level-nya tinggi, belum lagi ada iuran tambahan yang harus dikeluarkan tiap bulan," kata Abdullah.

Abdullah pun menilai, beban dosen di Indonesia "seperti robot", sehingga menyulitkan pendidik untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tidak seperti di luar negeri.

"Tuntutan pekerjaan di luar negeri patut diperjuangkan, karena pendapatannya layak, kehormatan dijaga, fasilitasnya baik, dan bebannya sesuai beban dia sebagai manusia akademik," katanya.

"Jadi wadah serikat dosen ini harus segera dibangun agar kita bisa segera masuk memberi masukan pada kebijakan-kebijakan yang nantinya disahkan dalam undang-undang. Karena kalau sudah dibuat jadi undang-undang, itu otomatis dijamin oleh negara," pungkas Abdullah.

Baca Juga: Aksi Damai May Day, Serikat Pekerja Undang Ganjar Pranowo


 



Sumber : Antara



BERITA LAINNYA



Close Ads x