Menteri Jokowi Sibuk Urus Capres, PKS Pesimistis Program Pemerintah Bisa Tuntas di Akhir Periode

JAKARTA, KOMPAS.TV - PKS tidak merasa yakni jika program Presiden Joko Widodo dapat dituntaskan hingga akhir periode Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara PKS Pipin Sopian menyatakan saat ini para menteri di Kabinet Indonesia Maju disibukkan dengan pencalonan diri di Pilpres 2024.

Seharusnya sejak awal Presiden Jokowi mendorong agar para menterinya tidak rangkap jabatan menjadi pimpinan partai. 

Menurut Pipin, kader PKS yang pernah duduk di pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memilih untuk mundur dari ketua umum partai dan fokus bekerja di pemerintahan. 

Baca Juga: Empat Ketua Umum Partai Politik Jadi Menteri Jokowi, Pengamat: Jokowi Semakin Powerfull

"Kami memahami kalau mengurus rakyat itu harus fokus, karena persoalannya sangat besar jadi kerjanya ini bukan remeh-temeh," ujar Pipin di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (3/5/2023).

Pipin menambahkan, wajar saja jika masyarakat nantinya menilai menteri-menteri Jokowi bekerja hanya sekadar sampingan saja. 

Sebab saat ini yang terlihat adalah kepentingan masing-masing ketua umum partai yang duduk di kabinet untuk maju di Pilpres 2024.

Menurutnya tugas pembantu presiden adalah bekerja untuk menyelesaikan persoalan bangsa, bukan membahas mengenai capres di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Kecuali Surya Paloh 6 Pimpinan Partai Koalisi Pemerintah Hadir di Istana, Ini yang Dibahas

Untuk urusan capres dan cawapres sejatinya diserahkan kepada pengurus partai masing-masing. 

"Ini harus ada perbaikan konsistensi antara ucapan, perbuatan dan kebijakan harus selaras. Kalau sejak awal sudah tegas tidak ada rangkap jabatan tidak ada seperti ini," ujar Pipin. 

"Ke depan harus diperbaiki kalau mau jadi menteri lepas ketua umum partainya, biar yang bicara capres ini para ketum partai. Menterinya bekerja untuk rakyat," imbuhnya. 

Sebelumnya enam pimpinan partai politik pendukung pemerintah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Merdeka, Selasa malam (2/5/2023).

Baca Juga: Prabowo Puji Jokowi Soal Anggaran Saat Serahkan 112 Motor Dinas TNI di Yogyakarta

Tiga dari enam pimpinan partai yang dipanggil ada yang merangkap jabatan sebagai menteri. Mereka yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan.