MAKI Gugat Kejagung karena Tak Menjerat Tersangka Korupsi Menara BTS Kominfo dengan TPPU

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia atau MAKI menggugat praperadilan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi proyek menara BTS 4G Bakti Kominfo.

Gugatan praperadilan itu dilayangkan MAKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (15/6/2023) karena Kejagung tidak mengenakan tindak pidana pencucian uang kepada para tersangka kasus korupsi BTS 4G Kominfo tersebut.

Adapun gugatan praperadilan itu telah terdaftar dengan Nomor: 62/PudPra/2023/PM. Jak. Sel.

Baca Juga: Pakar Hukum Nilai Mahfud MD Bicara Sudah Sesuai Data Soal Korupsi Semakin Menggila di Indonesia

"Gugatan praperadilan bertujuan mengejar pelaku yang lebih besar dan lebih luas," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta pada Kamis (15/6/2023).

Dalam gugatan yang dimohonkan, pemohon yakni MAKI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa termohon (Kejagung) telah melanggar ketentuan Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 50, 102 dan 106 KUHAP dalam menangani pencucian uang dalam kasus korupsi perkara dugaan korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo.

Hal itu bisa dilihat dari tersangka Johnny G Plate, Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, dan Irwan Hermawan, yang tidak ditetapkan sebagai tersangka TPPU.

Tak terkecuali pihak penerima saweran uang, seluruh pemilik perusahaan pemborong dan seluruh pemilik perusahaan subkontraktor/supplier barang yang diduga terlibat dugaan penyimpangan dan perkara dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo.

Selain itu, MAKI meminta hakim untuk memerintahkan Kejagung melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada para tersangka dan pihak yang terlibat.

Baca Juga: Kejagung Limpahkan Bukti dan Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Johnny G Plate Segera Disidang