Komisi II DPR: Bawaslu Amburadul, Penuh Nuansa Kepentingan, Calon Anggota Lulus Dibikin Tak Lolos

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. 

Ia menyebuti sistem rekrutmen yang diterapkan oleh Bawaslu amburadul karena terjadi penundaan pengumuman terhadap calon anggota terpilih Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Karena sebab itu, membuat jabatan komisioner Bawaslu kabupaten atau kota kini kosong. Junimart karena itu mencium adanya nuansa kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Baca Juga: Bawaslu Beberkan 5 Provinsi yang Rawan Politik Uang di Pemilu 2024 Mendatang

"Menurut saya, sistem rekrutmen di Bawaslu telah tidak berjalan sesuai aturan dan amburadul. Penuh nuansa kepentingan kelompok-kelompok tertentu," kata Junimart dikutip dari Kompas.com pada Selasa (15/8/2023).

Junimart menduga ada hal yang tidak beres terkait penundaan pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota Bawaslu kabupaten atau kota yang terjadi sekarang ini.

Bahkan, Junimart mengaku mendapatkan laporan-laporan tertulis dari para peserta yang sebenernya lulus tetapi dibikin tidak lolos. Sebaliknya pun begitu, kata dia, ada peringkat yang mestinya tidak lulus tapi dibuat lolos.

“Ini tentunya berdampak kepada pengetahuan dan kualitas penyelenggara pemilu di daerah, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota. Belum lagi, sebelumnya posisi timsel (tim seleksi) bisa berubah zona tanpa alasan," ujarnya.

Junimart menegaskan proses seleksi calon anggota Bawaslu wajib dilakukan secara adil, bebas dari campur tangan kepentingan politik, dan wajib sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Bamsoet: Suka atau Tidak, Kita Harus Menata Ulang Kerangka Kerja Pertahanan Indonesia

Menurutnya, sistem rekrutmen anggota Bawaslu periode saat ini sangat memprihatinkan, Sebab, tidak ada kepastian, serta mengesampingkan keabsahan dan integritas pemilu.