Panglima TNI Yudo Margono Minta Maaf Pakai Bahasa "Piting" untuk Lerai Massa Demo di Rempang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta maaf terkait bahasa piting yang dipakai untuk mengamankan massa pendemo yang menolak proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam.

Yudo menjelaskan, tidak ada maksud lain saat dirinya memberi arahan mengenai penanganan demo di Rempang. Ia juga memahami pengertian bahasa "piting" di masing-masing daerah bisa berbeda sehingga menimbulkan pengertian yang beragam.

Yudo menjelaskan, kata "memiting" yang dipakainya untuk memberikan arahan penanganan demo anarkis, dan bukan bertujuan untuk melakukan kekerasan seperti yang diartikan banyak orang. 

Kata "memiting" dipilihnya, lantaran sewaktu kecil di desa tempatnya besar, kata itu sering diucapkan untuk melerai seseorang yang sedang bertengkar. 

"Jadi memiting ini tujuannya untuk memisahkan atau melerai, agar orang yang dipiting itu bisa mengontrol emosinya yang sedang berapi-api," ujar Yudo usai membuka kegiatan Asean Solidarity Exercise In Natuna (ASEX) 01- Natuna di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Selasa (19/9/2023). 

Baca Juga: Awal Mula Perintah Panglima TNI "Piting" Warga yang Demo di Rempang, Kini Sudah Minta Maaf

"Namun sekali lagi, saya mohon maaf atas ucapan itu yang seharusnya tidak saya ucapkan," sambung Yudo.

Yudo juga memastikan, tidak ada pengerahan 1.000 pasukan untuk mengatasi demo di Pulau Rempang dan memerintahkan prajurit untuk "memiting" massa demo. 

Ia menjelaskan, mengenai 1.000 pasukan itu hanya sebagai contoh saat prajurit TNI diminta bantuan untuk ikut mengamankan massa. 

"Kemarin itu saya menjawab pertanyaan dari Pangdam (Bukit Barisan), ya saya sampaikan umpama-umpama. Tidak ada saya mengarahkan pasukan, karena memang tidak ada permintaan untuk mengerahkan pasukan sebanyak itu," ujar Yudo. 

Sebelumnya, penggalan video instruksi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang meminta prajurit TNI memiting massa demo yang menolak proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, viral di media sosial.

Baca Juga: Klarifikasi Mabes TNI soal Pernyataan Panglima yang Perintahkan Prajurit Piting Masyarakat Rempang

Banyak warganet bereaksi atas potongan video instruksi tersebut. Padahal, instruksi piting massa demo itu dilakukan jika tindakan unjuk rasa berujung anarkis. 

Adapun perintah Yudo soal piting massa demo itu dilontarkan saat sesi tanya jawab di acara pengarahan kepada Pangkotama di jajaran TNI, Selasa (12/9/2023).

Kala itu, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan meminta arahan dari Yudo Margono mengenai penanganan aksi massa penolakan proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam. 

Pangdam Bukit Barisan juga meminta agar prajurit TNI yang membantu Polri mengamankan unjuk rasa dibekali perlengkapan pasukan anti-huru-hara, seperti tameng untuk mencegah prajurit TNI menjadi sasaran massa demo yang anarkis. 

Baca Juga: Panglima TNI Yudo Margono Tegaskan Tak Ada Perintah Pengerahan Pasukan TNI ke Rempang

Mochammad Hasan meminta 500 perlengkapan huru-hara untuk prajurit TNI yang ditugaskan membantu Polri mengamankan demo di Pulau Rempang. 

Dalam arahannya, Yudo meminta agar prajurit TNI yang ikut mengamankan demo di Pulau Rempang bisa menahan diri. 

Namun, Yudo menilai demo penolakan Rempang Eco City sudah mengarah anarkisme, sebab massa terus melempari kepolisian yang bertahan dengan tameng. 

Yudo mengakui perlengkapan huru-hara bagi prajurit memang diperlukan melihat kecenderungan demo yang berujung anarkis. 

Akan tetapi, Yudo lagi-lagi meminta agar prajurit bisa menahan diri, sebab dikhawatirkan, jika dilengkapi perlengkapan huru-hara, pola pikir prajurit akan kembali ke jaman Orde Baru. 

Baca Juga: Jawaban Jokowi Ditanya Soal Perpanjangan Usia Pensiun Panglima TNI

"Saya tidak memberikan itu (perlengkapan huru-hara) karena saya khawatir anak-anak ini mindset-nya berubah nanti, kembali lagi seperti Orde Baru. Ini kan tugas kepolisian. Ketika kepolisian tidak mampu, baru TNI yang maju," ujar Yudo saat memberikan pengarahan. 

Lebih lanjut Yudo menilai, prajurit yang ikut mengawal demo sebenarnya tidak perlu dilengkapi dengan alat tameng dan pentungan. 

Jika yang ditugaskan ada 1.000 prajurit, maka satu prajurit bisa mengadang satu orang massa yang bertindak anarkis. 

"Umpamanya masyarakat 1.000, TNI-nya 1.000 ya kita keluarkan 1.000. Satu piting satu kan selesai. Enggak usah pakai alat, dipiting saja satu-satu. Tahu dipiting? Nah, itu dipiting saja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat, nanti kita bertahan, dilempari. Anak-anak berani maju, terus bertahan, ya ngamuk juga nanti," ujar Yudo.