Sekjen PDIP: Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Mencederai Rasa Keadilan

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pencopotan baliho bergambar pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali, telah mencederai keadilan di Indonesia. 

"Demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol, yang oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta Pemilu dengan kemudian juga baliho, termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," kata Hasto di Jakarta, Rabu (1/11/2023). 

"Tapi, terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi," sambungnya. 

Baca Juga: Bicara Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, Politikus PDI-P: Konsekuensi Anak Presiden Ikut Pilpres

Hasto lantas membandingkan perbedaan ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan ke Bali dan Sumatera Barat.

"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, saat Presiden Jokowi melawat ke Sumatera Barat pekan lalu, baliho yang memuat foto duet pasangan bakal capres-cawapres Prabowo dan Gibran bertebaran di wilayah itu.

Meski begitu, kata Hasto, pihaknya akan tetap semangat memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di pesta demokrasi nanti. 

"Tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan semakin menguatkan kami, bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," ujarnya.

Terpisah, Presiden Jokowi kembali menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi 

Terkait adanya informasi pemindahan atribut-atribut partai saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bali, Presiden Jokowi mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.

Baca Juga: Sebut Manuver Gibran Tabrak Konstitusi, Djarot PDIP Merasa Kecewa

"(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ujarnya.