Firli Bahuri Absen dalam Pemeriksaan Polda Metro Jaya, Novel Baswedan: Alasannya Mengada-ada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menilai alasan absennya Ketua KPK Firli Bahuri dalam pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengada-ada.

Firli sedianya diperiksa oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa (7/11/2023).

"Alasan yang mengada-ada," tulis Novel lewat akun X (dulu bernama Twitter) pribadinya, @nazaqistsha, Selasa.

Novel menyebut kegiatan Firli di Aceh sebenarnya bisa diwakili. Apalagi, pimpinan KPK terdiri dari lima orang.

"Ini acara yang biasa diwakili, bahkan kalaupun tidak diwakili, Pimpinan KPK kan ada 5 orang, masih ada 4 yang lain. Ada-ada saja memang Firli ini," jelasnya.

Baca Juga: Ini Alasan Ketua KPK Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa 7 November

Ketidakhadiran Firli dalam jadwal pemeriksaan hari ini disebut karena ia sudah mempunyai agenda lain yang waktunya bersamaan. Adapun agenda lain yang dimaksud adalah dinas ke luar kota. 

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fkri.

"(Firli) ada kegiatan di Aceh dalam rangka roadshow bus dan juga Hakordia di Aceh," kata Ali, Senin (6/11).

Menurut penjelasannya, pihaknya sudah berkirim surat kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mengonfimasi ketidakhadiran Firli pada pemeriksaan tersebut.

"Saat ini posisi ada di Aceh ya KPK di sana teman-teman ada beberapa kegiatan yang dihadiri oleh ketua KPK nantinya sehingga sudah berkirim surat untuk mengkonfirmasi gitu ya ke ketidakhadiran,” ucap Ali.

Dia menambahkan, karena pihaknya sudah berkirim surat kepada Polda Metro Jaya, maka ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan bukan karena mangkir.

"Jadi, bisa dibedakan teman-teman antara mangkir dengan konfirmasi. Mangkir itu tidak ada konfirmasi, jadi bukan mangkir,” tegasnya.

Baca Juga: Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas KPK karena Tak Patuh LHKPN soal Sewa Rumah Rp650 Juta Per Tahun